Giliran Ratusan Penambang Bangka Mengugat, Penambang: WPR Mana?

*RD: Prosesnya Memang Panjang
*Herman: Kami akan Kawal WPR
*Menolak Rencana Larangan Ekspor

SEMOGA kali ini tak cuma 'prank' ala pemerintah.  Setelah 7 tahun lalu pernah dijanjikan RI 1, Joko Widodo --yang ternyata hingga sekarang tak pernah terwujud--, soal Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kembali dicuatkan Penjabat Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin --RD-- beberapa bulan lalu. Namun faktanya hingga saat ini masih isapan jempol belaka.  

Dan kemarin (26/9), ratusan rakyat penambang dari berbagai daerah, tumpah ruah di halaman upacara kantor Gubernur Bangka Belitung (Babel).  Intinya, mempertanyakan soal WPR.  

BACA JUGA: Kasus Tipikor Seragam Satpol PP, Usai Kakak, Adik Terjerat

Untuk diketahui, gerakan serupa juga sebelumnya pernah dilakukan rakyat penambang di Belitung Timur (Beltim).  Intinya sama, mempertanyakan, mana WPR?

BACA JUGA: Tenaga Non-ASN Punya Waktu Finalisasi Pendataan Honorer 31 Oktober

Untuk gerakan yang kemarin, kehadiran para penambang ini untuk menunggu hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara perwakilan penambang dengan Penjabat Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).

BACA JUGA: Pj Gubernur Akui Belum Data Final Terkait Pendataan Pihak BKPSDM

Sejatinya niat penambang ini untuk menggelar aksi. Namun keinginan tersebut berhasil diredam lewat komunikasi yang dilakukan oleh Ketua DPRD Babel, H Herman Suhadi. Guna menjaga kondusifitas di daerah Herman memfasilitasi penambang untuk menyampaikan aspirasinya langsung ke Pj Gubernur Babel.

BACA JUGA: Kasus Narkotika di Bateng Sudah Mencapai 21 Kasus, Lebih Tinggi dari Semester 1 Tahun Lalu

Tampak hadir juga mendampingi Penjabat Gubernur yang juga Dirjen Minerba Kementerian ESDM pada RDP ini, Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sultra, Danrem 045/Garuda Jaya Brigjen TNI Ujang Darwis, Kepala BIN Babel, Wakil Kajati Babel dan Danlanal Babel.

Mengetahui banyaknya penambang yang hadir, RD-begitu Ridwan dikenal, tampak terenyuh. Bak memahami keresahan para penambang ini, RD bahkan menyempati untuk langsung menyapa dan menyalami rakyat penambang.

Di hadapan masyarakat penambang dan di bawah teriknya matahari, RD menerangkan beberapa persoalan tentang tata pertimahan sesuai regulasinya, hingga jalan keluar guna mengakomodir keinginan masyarakat penambang. Hal itu juga sesuai dengan 8 butir isi petisi yang disampaikan oleh perwakilan penambang.

Salah satunya, tentang percepatan terwujudnya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). 

Sumber: