Para Buruh Tuntut Ganti Timwas Disnaker Babel

RATUSAN massa buruh Bangka Belitung (Babel) yang tergabung dari berbagai serikat menggelar aksi damai di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Babel, Rabu (10/9) kemarin. 

Tuntutannya sama dengan aksi yang dilaksanakan serentak di seluruh daerah di Indonesia, yakni cabut Undan-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, atau yang kerap disebut UU Omnibus Law.

BACA JUGA: Soal Dugaan Ada Smelter di Balik 8,873 Ton Timah, JPU: Wajib Dituntut Sama

Aksi yang berlangsung damai dengan pengawalan dari kepolisian ini diterima langsung oleh Kepala Disnaker Babel Elfiyena beserta jajarannya. 

BACA JUGA: Sidang, 11 Penjudi Ngaku Salah

Menariknya dari sekian tuntutan itu, kinerja Disnaker Babel tak lepas dari kritikan pedas orasi massa. Seperti yang diungkapkan perwakilan massa, Jumadin. Pihaknya mendesak agar ASN yang bertugas sebagai Tim Pengawas diganti seluruhnya. Sebab dirasakan tidak bekerja maksimal menindaklanjuti laporan yang disampaikan serikat buruh. 

BACA JUGA: Jenderal Sambo Resmi Tersangka, Institusi Polri Selamat

"Timwas ini didudukan disitu untuk mengawasi ketenagakerjaan, tetapi kayaknya stagnan. Setiap surat-surat yang disampaikan sesuai aspirasi kita dan ditandatangani, itu tidak ditanggapi serius. Apa alasannya?" kata Jumadin. 

BACA JUGA: Ini Reaksi Ayah Brigadir J Saat Tahu Ferdy Sambo Terlibat Penembakan Anaknya

Disinggung adakah indikasi Timwas Disnaker berpihak kepada perusahaan, ia sendiri tidak merasa tidak tahu akan hal itu. Namun pastinya ini menjadi tanda tanya dari pihaknya terhadap Timwas Disnaker. "Indikasi ini kadang-kadang jadi tanda tanya kita, harusnya ini (laporan buruh) jadi PR mereka, tapi kok mereka stagnan," ungkap Wakil I DPD FSPSI Babel ini. 

BACA JUGA: Ada 10 Peristiwa Penting Jelang Sambo Tersangka

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Babel Darusman, ia menilai kinerja timwas tenaga kerja Disnaker masih sangat lemah.

BACA JUGA: Komjen Agus Adrianto: Ferdy Sambo Terancam Hukuman Mati

"Kenapa kami katakan masih lemah, karena tidak bisa menyelesaikan secara tuntas semua pengaduan para buruh terhadap perusahaan yang tidak membayar hak-haknya," katanya. 

Sumber: