Pentingnya Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Webinar

Pentingnya Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Webinar

Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Webinar Implementasi Verifikasi Pemilik Manfaat.--

//Webinar Implementasi Verifikasi Pemilik Manfaat

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG -  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti webinar tentang implementasi verifikasi pemilik manfaat (beneficial ownership), yang diselenggarakan oleh Direktorat Badan Usaha Ditjen AHU.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kanwil Kemenkum, korporasi, serta notaris.

Turut hadir Kanwil Babel diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Bidang AHU M. Bangbang, dan jajaran Bidang AHU.

Webinar dibuka oleh Direktur Badan Usaha Ditjen AHU, Andi Taletting Langi, yang menekankan pentingnya transparansi pemilik manfaat sebagai upaya mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT).

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Fasilitasi Harmonisasi Dua Ranperda Kabupaten Belitung Timur

Ia menegaskan perlunya verifikasi berlapis oleh berbagai pemangku kepentingan demi memperoleh data yang akurat.

“Meski tidak semua korporasi terlibat pelanggaran, karakteristik mereka yang sulit dilacak menjadikan pengawasan ketat sebuah keharusan.

Ini juga sebagai bagian dari upaya Indonesia menjadi anggota FATF,” ujar Andi.

Ia menambahkan Melalui kegiatan sosialisasi ini, kita berharap seluruh badan usaha dapat memahami kewajiban dan mekanisme pelaksanaan verifikasi pemilik manfaat korporasi secara lebih baik.

Implementasi ini bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berintegritas, tambahnya.

BACA JUGA:KSOP Pangkalbalam Intensifkan Cek Fisik Kapal Penumpang

Dalam sesi diskusi, dibahas kewajiban korporasi dan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi individu yang sebenarnya mengendalikan dan mendapat keuntungan dari suatu entitas bisnis.

Keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi dan partisipasi global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: