Pentingnya Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Webinar

Salah satu syarat utama adalah adanya pengaturan yang jelas terkait pemilik manfaat. Hal ini bertujuan mengurangi risiko penyalahgunaan entitas untuk kegiatan ilegal.

Peran Notaris juga memiliki peran penting dalam proses ini, terutama dalam tahap awal pendirian dan perubahan anggaran dasar korporasi, serta memastikan bahwa data pemilik manfaat dicatat dan dilaporkan secara benar dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:Sat Narkoba Polres Basel Tangkap Remaja Simpan Pil Extacy Siap Edar BACA JUGA:Sat Narkoba Polres Basel Tangkap Remaja Simpan Pil Extacy Siap Edar

Keanggotaan Indonesia dalam FATF dinilai akan meningkatkan kepercayaan investor, partisipasi global, dan daya saing ekonomi nasional.

Salah satu syarat utama untuk menjadi anggota FATF adalah memiliki pengaturan yang kuat terkait Beneficial Ownership atau kepemilikan manfaat.

Karena itu, dukungan dan kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan, termasuk peran aktif dari lembaga pemerintah, sektor swasta, dan profesi pendukung hukum.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Tingkatkan Akses Layanan Hukum dengan Konsultasi Peresmian Posbankum dan Bersama BPHN

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung program pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam dunia bisnis.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan memberikan edukasi kepada para stakeholder, notaris, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola korporasi yang bersih dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Sumber: