Solusi Kelangkaan LPG 3 Kg di Beltim, Bupati Siapkan Investor untuk Bangun SPBG

Bupati Beltim Kamarudin Muten saat melakukan Sidak ke salah satu pangkalan gas di Kecamatan Manggar, Jumat (12/9/2025) -Muchlis Ilham/BE--
BABELPOS.ID - Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram atau gas melon kembali menjadi isu yang menyita perhatian masyarakat Belitung Timur (Beltim).
Tabung hijau yang menjadi kebutuhan vital rumah tangga hingga pelaku UMKM ini kerap sulit didapat, dan ketika distribusi tersendat, warga harus rela antre panjang bahkan membayar harga lebih mahal dari semestinya.
Melihat keresahan tersebut, Bupati Beltim Kamarudin Muten mengambil langkah strategis yang diyakini bisa menjadi solusi jangka panjang.
Ia menyiapkan investor untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di wilayah Beltim, agar daerah ini tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari Tanjungpandan.
BACA JUGA:Retribusi parkir di Pangkalpinang capai Rp1.06 miliar
Menurutnya, selama ini Kabupaten Beltim terlalu bergantung ke luar daerah. Begitu distribusi tersendat, masyarakat langsung merasakan dampaknya.
"Karena itu, kami mendorong agar SPBG dibangun langsung di Beltim agar distribusi lebih lancar,” tegas Kamarudin saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan gas di Kecamatan Manggar, Jumat 12 September 2025.
Upaya Kemandirian Energi Daerah
Dalam sidak turut dihadiri Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja, Kasi Intel Kejari Beltim Bayu Utomo, Kabag Ekbang Tri Astuti, perwakilan Reskrim Polres Beltim, serta pihak Pertamina.
BACA JUGA:PT Timah Serahkan Bantuan untuk Kelompok Samudera Pesisir di Kundur
Bupati Kamarudin menegaskan bahwa pembangunan SPBG bukan sekadar menjawab kelangkaan sesaat. Langkah ini adalah bagian dari strategi besar menuju kemandirian energi daerah.
“Kalau kita punya SPBG sendiri, masyarakat tidak perlu lagi khawatir kehabisan gas LPG 3 Kg.
Ini menyangkut kenyamanan rumah tangga, juga keberlangsungan UMKM yang sangat bergantung pada gas melon,” jelasnya.
Bupati memastikan Pemkab Beltim akan terus menjalin koordinasi dengan DPRD, aparat penegak hukum, serta Pertamina untuk mengawal kelancaran distribusi hingga SPBG terealisasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: