Homo Sacer Dalam Politik

Oleh : Saifuddin

Direktur Eksekutif LKiS

Dosen, Penulis Buku, Kritikus sosial & Politik, dan Penggiat Demokrasi

____________________________________ 

Homo sacer adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "orang suci" atau "orang terkutuk". Istilah ini merujuk pada seorang tokoh hukum Romawi yang dapat dibunuh oleh siapa saja, tetapi tidak boleh dikorbankan dalam ritual keagamaan. Dalam filsafat politik, homo sacer merupakan figur politis yang dapat dibunuh kapan saja dan oleh siapa saja, tetapi si pembunuh tidak akan dihukum. Homo sacer berada di luar hukum ilahi dan hukum manusia, dan hidupnya menggantung di antara hidup politik dan hidup natural. 

Giorgio Agamben menggunakan istilah homo sacer dalam bukunya Homo Sacer: Kekuasaan Tertinggi dan Kehidupan Telanjang (1998). Agamben memandang bahwa homo sacer merupakan figur yang diproduksi oleh kedaulatan melalui penetapan keadaan darurat. Situasi pemunculan homo sacer ini disebut oleh Agamben sebagai kamp konsentrasi. Lawan kata dari homo sacer adalah homo magus, yang menggambarkan seseorang yang memiliki kekuatan untuk berbicara di luar ekonomi kedaulatan tubuh dan kehidupan. 

Kalau Homo Sacer dipersepsikan dalam konstruk perilaku politik akhir-akhir ini, maka tidak salah kiranya kalau kemudian ada peran antagonisme dalam politik yang kian mewarnai jalan terjal demokrasi. Dan begitu banyak kasus hukum yang kemudian dipermainkan oleh penegak hukum, mislanya kasus impor beras Tom Lembong yang ditersangkakan sebelum adanya bukti yang kuat. Prinsip dasar dalam hukum pidana justru tidak dipakai dalam penegakan hukum seperti “Incriminalibus probantiones bedent esse luce clariores” yakni dalam hukum pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya. 

BACA JUGA:4 Skill yang Dibutuhkan Peserta Didik dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045

BACA JUGA:STAF AHLI KEPALA DAERAH, Jabatan Terminal atau Marginal?

Target meng-kriminalisasi Anies Baswedan sebagaimana ungkapan Hasto di podcast Akbar Faisal Underscored. Pembredelan pameran lukisan Yos Suprapto dalam tema kebangkitan pangan, hingga pada mentersangkakan Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP). Sementara orang-orang yang disekeliling presiden Prabowo Subianto memiliki maslah hukum dan itu sudah pernah dipanggil KPK—situasi ini kemudian memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan publik. Ada apa dengan penegak hukum, tebang pilihkah? atau memang sekedar menjadi alat pemukul lawan politik dan merangul kawan politik. 

Hasto dan kotak Pandora

Daya kritik Hasto setahun terakhir ini memang seperti membuka kotak pandora, mulai dari wacana tiga periode Jokowi yang kemudian ditolak oleh Megawati sebagai ketua umum PDIP yang tetap kekeh terhadap amanat konstitusi. Keberpihakan politik yang meneyberang dengan mendukung yang lain, dan tidak mendukung Ganjar Pranowo. Mengutak atik hukum demi dinasti politik, cawe-cawe di Pilkada serentak, menteri-menteri titipan (politik sandera), hingga disinyalir capim KPK yang diusulkan ke DPR mendapat persetujuan dari Jokowi. Sehingga persepsi publik secara politik begitu banyak kejanggalan dari perkara penegakan hukum—termasuk mentersangkakan Hasto Kristiyanto saat ini. 

Sehingga perang terbuka antara Jokowi versus PDIP sulit untuk dihindari, bahkan menurut juru bicara PDIP Guntur Romli di salah satu diskusi di stasiun TV mengungkapkan kalau ada sekian banyak video yang telah disiapkan oleh Hasto terkait kasus-kasus hukum petinggi negara yang bakal akan dibongkar. Apakah ini sebuah ancaman atau serangan balik PDIP melalui Hasto. Perang Bharatayudha sepertinya sulit dihindari. 

Langkah politik Jokowi pasca purnatugas justru mengalami turbulensi politik yang cukup kuat. Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub DKI Jakarta menjadi tamparan keras buat Jokowi setelah secara vulgar memberikan dukungan kepada Ridwan kamil-Suswono dengan dukungan KIM Plus. Tanpa disadari Jokowi juga telah mempermalukan “Prabowo dan KIM Plus” di Pilgub DKI Jakarta. 

BACA JUGA:Menghadapi Tantangan Gen Z: Menemukan Gaya Kepemimpinan yang Mendorong Kinerja Optimal

Sumber: