Ini Pintu Masuk ke 'Maling Besar'. Siapa Penawar THR Rp 2 M ke Pj Gubernur? Kawal Kasus RSUP!

BABELPOS.ID.- Kecewa dengan sikap DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang terkesan tidak respek terhadap isu-isu besar yang dilontarkan Pejabat Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu, membuat beberapa pentolan pemuda daerah ini merasa perlu turun berembuk.

''Kita belum mengarah ke unjuk rasa atau semacamnya.  Sementara ini kita masih menghimpun data-data dan isu-isu yang berkembang dulu,'' ujar seorang pentolan pemuda itu yang sengaja meminta namanya termasuk nama-nama mereka yang berhimpun tidak diangkat ke pemurmukaan.  

BACA JUGA:'Maling Besar' adalah Sinyal, DPRD Harus 1 Frekuensi Dengan Pj Gubernur

''Kami yakin Abang mengertilah.  Kalau nama kita ditulis, nantinya dipanggil atau didekati?  Lalu lama-lama meredup?'' ujar sang pemuda yag memang diminta menjadi juru bicara diantara mereka.

Dikatakan, isu 'maling besar' yang dikemukakan Pj Gubernur Suganda itu jelas bukan pepesan kosong atau sengaja mau bikin gaduh.  

''Bukan karena hanya beliau Penjabat Gubernur, tapi isu itu kan merupakan kelanjutan dfari isu yang ia kemukakan sebelumya,'' ujar nara sumber itu kemudian.

Dikatakan, Pj Gubernur Suganda sebelum mengemukakan soal 'maling besar', ada juga mengemukakan adanya pihak yang menawarkan THR Rp 2 Mliiar sebelum Idul Fitri lalu.

BACA JUGA:RSUP Diusut, Satu Lagi Proyek 'Maling Besar' akan Dibongkar?

''Nah, tawaran Rp 2 Miliar itu tentu mempunyai hubungan atau ada benang merah dengan 'maling besar'.  Bisa jadi, tawaran Rp 2 Miliar untuk membungkam atau tidak membuka si 'maling besar'.  Faktanya, Rp 2 Miliar ditolak oleh Penjabat Gubernur Suganda, lalu habis itu beliau malah membuka soal adanya 'maling besar' di pemeritahan provinsi Bangka Belitung.  Nah, jelaskan kan hubngannya?'' ujar sumber itu lagi.

Di sisi lain, adanya penyelidikan dugaan Tindak PIdana Korusi (Tipikor) di RSU Provinsi oleh Polres Bangka yang langsung diatensi oleh Kapolda.  Di sini juga lagi-lagi ada benang merahnya.  . 

BACA JUGA:Pj Suganda Tegaskan, 'Maling Besar' Sudah Ditindaklanjuti KPK 

''Jadi, di sini ada 3 hal yang meski tampak terpisah, tapi justru mempuyai kaitan yang erat.  Penjabat Gubernur Suganda tidak bisa mengemukakan itu secara transparan, karena tentu di sisi hukum ada azas praduga tak bersalah yang harus dijunjung.  Itu pula sebabnya penerusan isu-isu itu ke KPK belum dalam bentuk laporan, tapi masih dalam bentuk koordinasi,'' ujarnya kemudian.

Dikatakan, dari isu-isu besar yang tentunya bukan pepesan kosong ini, semestinya DPRD Babel justru memang harus satu prekuensi dengan Gubernur.  

''Kita belum dengar atau belum baca sikap garang dari Parlemen di Air Itam yang menyatakan siap bersama penjabat Gubernur membongkar 'maling besar'.  Yah sudahlah, mungkin mereka sibuk.  Makanya kita lah yang akan mengawal ini semua,'' tuturnya.

Sumber: