Rapat Penataan Pertimahan di Rumdin Gubernur, 'Penggorengan' Timah 'Digoreng'

Oleh sebab itu, ia mengajak agar ini dipahami guna penataan industri pertimahan. 

"Jadi semuanya harus mau ditata bersama-sama. Silakan saja kalau mau dikeringkan seperti itu, tapi lakukan sesuai ketentuan dan secara teknis juga aman," ujarnya.

Berdasarkan laporan yang diterima, beber RD, cukup banyak industri ini dilakukan di kediaman pribadi seperti di Parittiga Jebus. 

"Cukup banyak dari laporan yang saya terima. Itu kan bukan kawasan industri. Ada beberapa rumah dijadikan tempat penyimpanan," terangnya.

"Kalau mau ideal, di Jelitik itu kan banyak. Terintegrasi lah, gudang disitu, penggorengan disitu. Kalau tidak begitu gudangnya bertebaran, muncul lah tudingan asal usul barang. Kemungkinan orang ini ngambil di luar IUP," tuturnya.

Dia juga menjelaskan, upaya yang dilakukan ini tak lebih untuk menjadikan Babel sebagai percontohan penerapan pertambangan yang baik. 

"Dan itu tidak sulit, asal kita mau dan jangan serakah," imbuhnya.

Dari hasil pertemuan itu, ada beberapa kesimpulan yang didapat. Salah satunya jangan menambang di luar IUP, penggorengan dan gudang timah hanya boleh di kawasan industri, pasang CCTV di IUP, buat buku catatan transaksi setiap hari.

Saatnya Polda Tegas

Sementara itu, pernyataan Kapolda yang sudah memerintahkan agar soal gudang Ataw yang bikin heboh itu akan diusut lebih dalaam, didukung aktifis anti korupsi Babel, Dr Marshal Imar Pratama. Dikatakan Marshal, masyarakat  mengapresiasi atas keterbukaan yang dilakukan oleh Dirjen Mineral Batubara (Minerba) Kementerian ESDM RI Dr. Ir Ridwan Djamaluddin yang juga Pj Gubernur Bangka Belitung atas sidak yang berlangsung baru-baru ini kepada sejumlah pengusaha timah.

“Berkat keterbukaan yang disampaikan oleh bapak Ridwan Djamaluddin masyarakat memperoleh informasi kalau adanya sidak administrasi dan perizinan itu. Kita sangat mengapresiasi atas keterbukaan tersebut. Setidaknya  masyarakat merasa sedikit ada keadilan saat pihak ESDM dan Polda mau mengevaluasi pelaksanaan industri timah di tingkat atas atau pengusahanya. Tinggal masyarakat berharap semoga saja tidak sekedar formalitas belaka,” kata Doktor Ekonomi jebolan Universitas Borobudur Jakarta.

Dikatakan Marshal dari pernyataan Ridwan Djamaludin di media menampakan dugaan kuat adanya ‘sesuatu’ terkait administrasi dan perizinan itu. Ditambah lagi dengan pernyataan yang menyerahkan penyelidikan kepada pihak Polda Bangka Belitung itu.

“Saya melihat langsung dari pemberitaan yang mana bapak Ridwan Djamaludin menyerahkan hasil sidak bersamanya langsung kepada Polda. Tentu dengan begitu dugaan adanya sesuatu itu sangat kentara,” ujar ketua Perkumpulan Civitas Akademika Lintas Perguruan Tinggi Indonesia.

Polda diharapkan profesional dan transparan. Jangan sampai terjadi bola panas dan polemik yang gaduh.  Sementara bagi masyarakat lanjutnya, hadirnya para pejabat tersebut ke gudang timah milik salah satu pengusaha besar Athaw di Desa Kebintik, Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah, merupakan  representasi negara. Maka dari itu  pihak Polda dituntut untuk berlaku fair dan tak ada yang ditutup-tutupi. Atau dengan kata lain diharapkan tak perlu ada dusta di antara kita.

“Saatnya polisi tegas, sekaligus guna menaikan citra Kepolisian yang kian terpuruk akhir-akhir ini. Harapan besar masyarakat jangan sampai menimbulkan hukum yang kesan tajam kepada penambang-penambang kecil tapi tumpul kepada yang level atas. Tentunya transparansi dan profesionalitasnya sangat dituntut di sini,” harapnya.  

Sumber: