Harga TBS Anjlok, DPRD Ingatkan Ancaman Keamanan

Desak Relaksasi Kebijakan Pemerintah Pusat

PANGKALPINANG - Anjloknya harga kelapa sawit sikapi serius oleh DPRD Bangka Belitung (Babel). Senin (11/7) kemarin, DPRD menginisiasi pertemuan dengan Asosiasi Petani Kepala Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (GAPKI) Babel.

Hadir memimpin rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel M Amin didampingi Ketua Komisi II Agung Setiawan serta dihadiri para anggota komisi. DPRD Babel khawatir, turun dratisnya harga tandan buah segar (TBS) kepala sawit dapat berpengaruh terhadap keamanan di Babel.

"Kalau harga seperti ini terus berlanjut lama, ini akan berdampak bukan lagi ke pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga ke rawan keamanan. Ini yang kita takutkan," kata Amin.

Berdasarkan hasil rapat, terang Amin, penyebab turunnya harga TBS ini dikarenakan ada kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan ekspor CPO, dan melalui desakan APKASINDO akhirnya ekspor ini dibuka kembali. Hanya saja dibuka dengan persyaratan yang dinilai memberatkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

"Ada juga terkendala kapal angkutan, sebab sampai hari ini tidak ada kapal yang bisa mengangkut CPO ini. Di sisi lain, tangki CPO full. Makanya mereka tak bisa lagi menampung sawit petani, adapun yang beli tapi harganya murah," papar Amin.

Makanya, dengan kondisi ini pihaknya tidak bisa menyalahkan GAPKI dan PKS. Namun dari rapat ini, kata Amin, sudah diputuskan agar ada gerakan bersama guna mendesak pemerinah pusat untuk memberikan kemudahan.

"Pertama kami bersama APKASINDO dan GAPKI akan menyurati asosiai pemerintah desa se-Indonesia yang khususnya punya perkebunan sawir agar mendesak pemerintah pusat memberikan relaksasi atau kemudahan. Terutama ketersediaannya kapal angkutan untk ekspor. Untuk itu kami minta masyarakat dapat tenang," ungkap Amin.

Di samping itu, lanjut Amin, DPRD Babel juga akan membicarakan hal ini ke Gubernur dan seluruh unsur Forkompimda. "Langkah ini harus cepat, tidak boleh menunggu. Kalau terlalu lama menunggu, resikonya akan tinggi baik pengusaha dan petani," tuturnya.(**)

Sumber: