"Karena, kalau tidak disiapkan langkah-langkahnya dari sekarang, tahun depan kendaraan bermotor itu 40 persennya sudah milik kabupaten kota, sementara kita belum menyiapkan sumber-sumber baru, inovasi yang baru untuk menggenjot PAD kita walaupun katanya pajak galian C akan kembali menjadi kewenangan provinsi, tapi galian C hanya berapa sih, kecil jumlahnya. Maka jika tidak kita antisipasi dari sekarang lalu menampilkan data-data yang dibuat-buat bagus padahal tidak bagus, di 2024 bisa-bisa Babel ini kolaps keuangannya," pungkas Beliadi.
BACA JUGA:Ucapan Selamat dari Belitung ke Beliadi : Bil, Jangan Beri Malu Urang Belitong!
Di pemberitaan sebelumnya, Komisi II DPRD Babel mendapatkan bahwa PAD mengalami peningkatan, dan saat ini kondisi keuangan Pemprov Babel dalam kondisi baik-baik saja.
Dijelaskan Wakil Ketua Komisi II Ranto Sendhu, dalam fostur APBD perubahan 2023 posisi total PAD kita tetap naik, dari sebelum perubahan di angka Rp1,38 triliun itu naik ke angka Rp1,39 triliun. "Walau kecil, tapi ada peningkatan sebenarnya," jelas Ranto, kemarin.
BACA JUGA:Perdana, Beliadi Pimpin Paripurna DPRD Babel
Penurunan pendapatan terjadi, lanjut Ranto, di penerimaan dana transfer pemerintah pusat ke daerah, yaknis sebesar Rp15 miliar lebih.
"Itu yang terjadi sebenarnya. Kiritkan ini juga kami menganggap sebuah masukan, bagaimana Bakuda dapat berinovasi untuk menambah sumber penerimaan dari sektor pajak saat ini," ungkapnya.
BACA JUGA:Beliadi Resmi Jadi Wakil Ketua DPRD Prov Kep Babel Menggantikan M Amin
Diterangkan politisi Partai Demokrat dari dapil Kabupaten Bangka ini, bahwa dalam penerimaan pajak, Bakuda Babel saat ini dibatasi untuk mengelola lima jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, pajak air permukaan dan pajak rokok.
"Insyaaallah di tahun depan akan tambah untuk mengelola pajak alat berat," jelasnya.(*)
BACA JUGA:Dilantik, Beliadi Resmi Jadi Wakil Ketua DPRD Babel