Sidang Tipikor Tanam Pisang Tumbuh Sawit, Ini Kesaksian 3 Bos Sawit PT SAML, PT FAL dan PT BAM

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Persidangan Tipikor tanam pisang tumbuh sawit, dengan 5 terdakwa, H Marwan (mantan Kadis LHK Bangka Belitung), Ari Setioko (Dirut PT NKI) dan 3 PNS, Dicky Markam, Bambang Wijaya dan Ricki Nawawi berlanjut. Sidang di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Kamis (20/2), menghadirkan langsung 3 bos perusahaan sawit sebagai saksi. 

Tiga bos sawit tersebut adalah, Datuk H Ramli Sutanegara, (PT SAML), Desak K Kutha Agustini (PT BAM) dan Raden Laurencius Johny Widyotomo (PT FAL).

Walau sidang pemeriksaan saksi belum tuntas, namun sedikit-banyak sudah mengungkap kondisi yang ada. Salah satu dari hasil pemeriksaan 2 saksi yakni Raden Laurencius Johny Widyotomo dan Datuk H Ramli Sutanegara. Dari keterangan keduanya kalau perusahaan perkebunan mereka ternyata baru tahu masuk ke lahan konsesi PT NKI yang 1500 hektar di tahun 2024. 

Dari pengakuan 2 bos besar tersebut kalau perusahaan mereka berani merambah lahan NKI berlandaskan hasil telaah dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). 

“Awalnya saat mengajukan tahun 2023 tidak masuk dalam konsesi PT NKI. Baru tahu setelah 2024,” kata Datuk Ramli.

BACA JUGA:3 Bos Perkebunan Sawit, Datuk Ramli, Joni dan Desak Berikan Kesaksian di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang

BACA JUGA:Tipikor Tanam Pisang Tumbuh Sawit, PT SAML, PT FAL dan PT BAM Akan Bersaksi di PN Tipikor Pangkalpinang

Sementara itu dari pengakuan Johny, PT FAL bisa berinvestasi perkebunan sawit 824 hektar berawal tawaran Kades Subariat. Saat ditawari ternyata ada 3 perusahaan yang berminat salah satunya adalah PT FAL.

“Ditawari oleh Kades Subariat. Waktu itu ada 3 perusahaan yang ikut selain PT FAL ada PT THEP dan CV NIKO. Kontes dulu siapa yang siap. PT FAL lalu menawarkan kasih kebun plasma 25 persen untuk masyarakat,” kata Johny.

Terkait dengan konsesi PT NKI, menurutnya tak ada informasi apapun. Sebab menurutnya desa juga punya surat dari BPKH. 

“Tidak ada informasi kalau itu ada konsesi PT NKI. Desa sebut itu tanah warga di situ sudah banyak warga berkebun. Lalu melakukan ganti rugi perhektar Rp 20 juta, seluas 535 hektar. Ganti ruginya di kantor Kades,” ucapnya.

Telaah BPKH sendiri pada tahun 2023 tambahnya sebagai areal penggunaan lain atau APL. “Sampai saat ini masih bekerja, karena gak semua lahan bermasalah dengan PT NKI,” tambahnya. 

BACA JUGA:Kejari Belitung Usut Dugaan Korupsi Pabrik Sawit PT BAT, Terkait Penyalahgunaan Lahan

BACA JUGA:Indonesia Menang di WTO, Uni Eropa Terbukti Diskriminasi Pada Minyak Sawit

Sumber: