Kecewa Sikap Gubernur dan Wagub, Forum Kedukunan Adat Belitong Desak DPRD Babel Interpelasi Hingga Angket

BABELPOS.ID, TANJUNGPANDAN – Forum Kedukunan Adat Belitong Se-Pulau Belitung menyampaikan sikap terbuka kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), terkait dinamika yang terjadi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Babel.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan setelah mencermati pemberitaan serta polemik yang belakangan ini mencuat ke publik.

Forum mengaku prihatin dan kecewa atas perilaku kedua pemimpin yang dinilai telah mempermalukan Provinsi Bangka Belitung.

“Mereka telah menunjukkan sikap arogan, egois, dan tidak mampu menahan diri, yang semuanya dipertontonkan secara vulgar di hadapan publik se-Indonesia,” ungkap Ketua Forum Kedukunan Adat Belitong Se-Pulau Belitung, Mukti Maharif, dilansir Belitong Ekspres, Kamis (24/07/2025).

Menurut Mukti Maharif, berbagai fakta yang terjadi selama masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa keduanya tidak layak dan tidak mampu memimpin masyarakat di Pulau Bangka dan Belitung.

BACA JUGA:IMM Babel Kritik Konflik Gubernur Hidayat dan Wagub Hellyana: Miris, Bangka Belitung Sedang Tak BERDAYA

BACA JUGA:Didemo Besar-besaran, Gubernur Hidayat Setuju Batu Beriga, Batu Perahu Kembali Jadi Zona Tangkap Nelayan

Karena itu, pihaknya mendesak DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tidak tinggal diam. DPRD diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Gunakan segala hak yang diamanatkan oleh undang-undang, baik hak interpelasi maupun hak angket, untuk mengakhiri konflik yang tidak bermanfaat bagi masyarakat Bangka Belitung. Ini semua demi keutuhan Serumpun Sebalai,” tegasnya.

Diketahui hak interpelasi adalah hak dewan untuk bertanya ke eksekutif. Sementara hak angket adalah hak dewan untuk melakukan penyelidikan terhadap eksekutif.

Lebih lanjut, Mukti menyampaikan bahwa Forum Kedukunan Adat Belitong juga akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri terkait persoalan ini.

“Ini bukan soal siapa yang benar atau salah. Kami hanya ingin agar konflik antara Gubernur dan Wakil Gubernur segera diselesaikan demi kebaikan seluruh masyarakat di Provinsi Bangka Belitung,” tutupnya.

BACA JUGA:122 Pejabat Eselon III dan IV Dilantik, Gubernur Hidayat Ngaku Tak Ada Titipan

BACA JUGA:Gubernur Hidayat Umumkan Hasil Tim Investigasi Dugaan Ijazah Palsu Wagub Hellyana

Sumber: