Suara Damai Untuk Pesta Demokrasi dari Kampung Naga

Acara sosialisasi berlangsung hampir dua jam, pemaparan materi sosialisasi tentang pilkada selesai sebelum hari gelap. Pertemuan itu diakhiri dengan makan bersama dengan menu makanan yang disajikan warga adat secara sederhana.

Kehadiran jajaran KPU itu bagi warga adat merupakan suatu kebanggaan, karena Kampung Naga bukanlah desa, hanya sebuah kampung kecil yang jumlah penduduknya hanya 282 jiwa, namun mendapatkan perhatian dari penyelenggara pilkada untuk memberikan arahan dan bimbingan tentang agenda pesta demokrasi saat ini.

BACA JUGA:Imunisasi Polio di 33 Provinsi

BACA JUGA:Perjuangan Sururi Merawat Ekosistem Pesisir Semarang

Menurut sesepuh Kampung Naga, Ade Suherlin, meski warga adat tinggal di satu kampung kecil, namun memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya, memiliki hak dan kewajiban sama, salah satunya memberikan hak suara untuk memilih pemimpin. "Kami sekalipun warga adat, kami pun sama sebagai warga negara, di mana hak dan kewajibannnya sama," kata Ade.  

Netralitas Kampung Naga

Masyarakat adat Kampung Naga selama ini selalu mendukung dan siap berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, salah satunya pemilihan pemimpin atau kepala daerah.

Warga adat Kampung Naga sejauh ini memegang prinsip tentang menerima apapun yang diperintahkan pemerintah, selama hal itu tidak mengubah adat dan budaya yang diwariskan oleh leluhurnya.

Setiap kegiatan pesta demokrasi baik itu pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan bupati, pemilihan gubernur selalu antusias datang ke tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah disediakan di luar kampung adat, bersamaan dengan warga luar kampung pada umumnya.

Selama kegiatan pesta demokrasi di Indonesia, warga adat Kampung Naga selalu berbondong-bondong berjalan kaki menaiki anak tangga menuju TPS untuk menyalurkan hak suaranya. Angka partisipasi di TPS tersebut selalu di atas 90 persen.

TPS itu tidak pernah dibangun di kawasan adat Kampung Naga, begitu juga tidak ada atribut partai politik maupun kandidat dalam setiap pesta demokrasi. Di area itu dipastikan bersih, tidak memihak kepada siapapun yang maju dalam pesta demokrasi tersebut.

BACA JUGA:Mendes PDTT: Aspek Kultural Jadi Jati Diri Pendamping Desa

BACA JUGA:Kesiapan TNI Mendukung Pemerintah Dalam Membela Palestina

Begitu juga dalam Pilkada 2024, setelah ada kandidat, tidak akan ada kampanye dengan memasang spanduk maupun atribut lainnya di Kampung Naga. Kalau pun ada salah satu kandidat yang ingin memasang atribut, maka harus dipasang semuanya.

Warga adat Kampung Naga tidak mau ada atribut kampanye, termasuk atribut gambar peserta yang maju dalam pilkada nanti. Alasan mereka tidak lain hanya untuk menjaga netralitas, kebersamaan, dan nilai-nilai kerukunan.

Sumber: antara