Kolaborasi Kanwil Kemenag Babel dan KPK RI Gandeng Peran Tokoh Agama se-Babel Dalam Pemberantasan Korupsi

BACA JUGA:KPU Gandeng Dinkes Babar Siapkan Tes Kesehatan Cakada

Achmad Irsyad Darmawan menyatakan bahwa perilaku koruptif bisa terjadi.

Karena kebiasaan tidak jujur dan menganggap hal-hal yang melanggar secara sepele dan harap maklum.

Seperti datang terlambat, buang sampah sembarangan, memalsukan surat sakti, tidak mau antri atau menyerobot, memakai kendaraan dinas untuk keperluan keluarga, print tugas anak memakai printer kantor dan sebagainya.

BACA JUGA:Hadiri Undangan Presiden Jokowi, Pj Wali Kota Budi Utama Terima Arahan Ini

 “Oleh karena itu dalam meminimalisir dampak dari perilaku korupsi tersebut,

maka KPK terus mendorong melalui berbagai strategi pemberantasan korupsi KPK melalui pendidikan untuk membangun nilai antikorupsi,

melakukan pencegahan dan perbaikan system dan penindakan dengan memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan gratifikasi, suap menyuap dan tindak pemerasan,” sebut Irsyad.

BACA JUGA:Yuniar Putia Imbau Orang Tua Arahkan Anak Gunakan Gadget secara Bijak

Adapun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 masih sangat rendah yakni hanya mencapai nilai 34. 

Sedangkan negara tetangga ASEAN lainnya seperti Malaysia 50, Singapura 83, Thailand 35 , Filipina 34 dan Vietnam 41.

Sedangkan 6 negara dengan IPK tertinggi adalah Denmark, Florida, Selandia Baru, Norwegia, Singapura dan Swedia.

Oleh karena itu, Rommy Iman Sulaiman juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam program-program pemberantasan korupsi.

Karena meningkatnya indeks persepsi korupsi di sebuah negara akan dapat menghambat minat orang untuk berivestasi di suatu daerah maupun negara sehingga ruang kesempatan kerja bagi masyarakat akan semakin kecil dan memperlambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Pendaftaran CPNS Mulai 20 Agustus! Ini Tahapannya

Sumber: