Sekda Naziarto Harapkan APIP dan BPKP Bersinergi Tingkatkan Akuntabilitas

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Naziarto mengingatkan saat ini pemerintah tengah fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas, utamanya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai hal tersebut, peran pengawasan menjadi sangat penting.

"Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan serta produktif, dan program kegiatan betul-betul memiliki manfaat yang dirasakan oleh masyarakat," kata Sekda Naziarto, Selasa (6/2/2024).  

BACA JUGA:Antisipasi Kasus Kekerasan, SMPN 1 Koba Gelar Sosialisasi Bersama Ortu

Hal itu disampaikan Sekda Naziarto mewakili Pj Gubernur Syafrizal, ZA dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Wilayah Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2024 dengan tema 'Kolaborasi dan Sinergi APIP untuk Peningkatan Tata Kelola Penerintahan yang Baik'.

Oleh karena itu, dirinya berharap antara APIP dan BPKP senantiasa terjalin kolaborasi serta sinergitas agar pengawasan dapat berjalan secara optimal dan seluruh belanja yang dikeluarkan dapat termanfaatkan dengan maksimal.

BACA JUGA:Knalpot Brong Mengganggu Masyarakat, Ini Kata Kasatlantas Basel

"Kita harus jadikan BPKP ini sebagai rumah akuntabilitas. Akuntabilitas ini saya punya singkatan sendiri, yakni abdi keuangan akan taat bekerja intensif meniliti secara tuntas," dalam hal tata kelola pemerintahan, sebutnya.

Dalam mengawal prinsip akuntabilitas ini, baginya harus didasari dengan adanya komitmen bersama untuk pendeteksian dini permasalahan serta perumusan solusi nyata atas permasalahan.

BACA JUGA:Ketua DPD RI Apresiasi Kejagung usut Kasus Timah, La Nyala: Sudah Dilapor 2019

"Kita semuanya harus lebih proaktif, jangan menunggu terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah, segera ingatkan. Bangun sistem peringatan dini, tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel," jelasnya.

Disisi lain, ia juga menjelaskan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah seluruh Pemerintah Daerah di Babel secara agregat hanya sebesar 18,58 persen, dan masuk kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan masih terdapat Pemda yang bergantung pada dana transfer karena rendahnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat pertahunnya.

BACA JUGA:TNI Manunggal Air Bantu Bangun Sumur Bor di Ponpes Sinar Jaya

"Agar PAD ini dapat di optimalisasi sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah, maka diperlukan komitmen dan kolaborasi antara APIP dan BPKP dalam melakukan pengawasan atas PAD," tuturnya.

Menutup sambutannya, Sekda Naziarto berharap dalam Rakor ini dapat menghasilkan pemikiran yang jitu dan memberikan kemanfaatan bagi peningkatan tata kelola penerintahan yang baik kedepannya. 

Sumber: