Mendorong Kemandirian Pangan dengan Akad Salam

Secara dasar hukum dan teknis pembukuan akuntansi, akad ini sudah legal diimplementasikan, merujuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Namun sejak 2014, statistik OJK tidak pernah mencatat adanya akad ini secara nasional termasuk di Bangka Belitung. Hal ini berbanding terbalik dengan tren akad pembiayaan syariah lainnya yang cenderung meningkat.

Penulis berpendapat, masih nihilnya implementasi akad salam di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung dilandaskan oleh beberapa faktor. Pertama adalah akses pembiayaan syariah. Petani, termasuk di Bangka Belitung, akan cenderung memanfaatkan kredit pinjaman mikro yang diterbitkan perbankan konvensional yang lebih dominan di pasar keuangan Bangka Belitung. Hal ini terlihat dari perbankan syariah yang pangsa pasarnya masih 7,09% dibandingkan pangsa pasar nasional. Kedua, karakteristik sektor pangan yang cenderung fluktuatif juga menjadi variabel penting perbankan syariah membiayai sektor ini, melihat potensi pertambangan dan industri pengolahan masih lebih menjanjikan di Bangka Belitung.

Namun demikian, penulis berpendapat akad salam dapat menjadi solusi. Sebagai contoh akad salam didalamnya terdapat skema price lock yang mampu memberi kepastian kepada penjual dan pembeli dalam produksi hingga penyelesaian akad. Akad salam juga menyediakan opsi insurance bagi para pelaku transaksi, sehingga baik petani maupun pembeli akan saling menjaga untuk meminimalisir resiko. Akad salam juga dapat dikolaborasikan dengan akad syariah yang lain, sehingga praktek akadnya menjadi lebih fleksibel dan memudahkan para pelaku transaksi, serta disisi lain dapat membentuk supply chain yang berkelanjutan. Pada akhirnya, Bangka Belitung dapat mengimplementasikan contract farming berbasis syariah untuk mendorong kemandirian pangan dan konsumsi lokal.(*)

 

OJK. Statistik Perbankan Syariah Mei 2023

DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Himpunan Fatwa DSN MUI, 1–4.

Jaharuddin, & Maesarach, R. M. (2021). Akad Salam Dan Problematikanya di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis. Media Ekonomi, 29(2), 1–16.

Mulyany, R., Indriani, M., & Indayani, I. (2022). Salam financing: from common local issues to a potential international framework. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 15(1), 203–217. https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2020-0008

Muneeza, A., Nurul Atiqah Nik Yusuf, N., & Hassan, R. (2011). The possibility of application of salam in Malaysian Islamic banking system. Humanomics, 27(2), 138–147. https://doi.org/10.1108/08288661111135135

Saiti, B., Afghan, M., & Noordin, N. H. (2018). Financing agricultural activities in Afghanistan: a proposed salam-based crowdfunding structure. ISRA International Journal of Islamic Finance, 10(1), 52–61. https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2017-0029

Shafiai, M. H. M., & Moi, M. R. (2015). Financial problems among farmers in Malaysia: Islamic agricultural finance as a possible solution. Asian Social Science, 11(4), 1–16. https://doi.org/10.5539/ass.v11n4p1

 

 

 

 

Sumber: