Kunjungan ke PGK, Ombudsman RI Diminta Kawal Pemkot Selesaikan Soal Ini

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Ombudsman RI berkunjung ke Kota Pangkalpinang untuk melihat efektivitas penyaluran bantuan-bantuan sosial dari Pemerintah Pusat di Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek, Selasa (27/6/2023). 

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mendengar langsung permasalahan yang disampaikan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di kelurahan tersebut dan menemukan beberapa persoalan, diantaranya mengenai pendataan penerima bantuan.

Yeka menyebut, ada lima macam bantuan yang diberikan pemerintah pusat meliputi PKH, bantuan sembako, PIP, BPJS Kesehatan dan bantuan pangan. 

BACA JUGA:Ombudsman Dorong Kemendag RI Atasi Kenaikan Harga Bawang Putih di Prov. Kep. Babel

Terkait pendataan penerima bantuan, terdapat permasalahan yakni banyak sekali orang-orang yang sudah meninggal dunia masih terdata sebagai penerima bantuan.

Padahal, lanjut dia, dinas terkait (Dinas Sosial Pangkalpinang) sudah mengubah dan ditandatangani oleh kepala OPD nya, diverifikasi dan validasi data ke Kementerian Sosial. Namun data-data tersebut masih ada. 

"Dari kota nya sudah diverifikasi dan validasi data, tapi di pusat masih masuk. Sudah tahunan ini terjadi. Berarti ada masalah di pendataan. Akan kami usut itu. Akan kami panggil Kemensos terkait pendataan itu," kata Yeka Hendra. 

BACA JUGA:Pemprov. Babel Gandeng Ombudsman RI Cegah Maladminitrasi Pelayanan Publik Sektor Ekonomi

Kemudian dia melihat persoalan ketidaksesuaian penyaluran bantuan pangan karena titik pembagian tidak dekat ke warga penerima bantuan. Dia meminta agar BAPANAS (Badan Pangan Nasional) menyalurkan bantuan di titik yang mudah untuk warga berkumpul. 

"Terkait jumlah bantuan akan dievaluasi. Jumlah ini yang membuat masyarakat semangat bahwa negara hadir untuk meringankan beban penderitaan masyarakat," ucapnya. 

BACA JUGA:KPK Datangi Ombudsman Babel, Ini Tujuannya

Sebelum ke Kelurahan Air Salemba, Ombudsman RI berkunjung ke Pasar Pagi dan mendapati keluhan warga terkait infrastruktur di sana. Yeka meminta agar Pasar Pagi dilakukan revitalisasi. Dia pun menyarankan warga untuk membuat laporan ke Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung. 

"Revitalisasi pasar harus. Kita follow up serius permasalahan ini. Nanti kami akan mengundang pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan Kementerian Perdagangan untuk membahas persoalan ini," ujar Yeka. 

BACA JUGA:Ombudsman Babel Bertemu PLN, Tindaklanjuti Perbaikan Sistem Kelistrikan Bangka

Sumber: