Pejabat Gubernur, WPR dan Royalti?

"Semoga ada (dipilih dari) nama yang kita usulkan ini," ungkap Herman kepada sejumlah wartawan. 

Mengapa Ketua DPRD H Herman  Suhadi yang dikenal sebagai Politikus PDI Perjuangan Babel itu berujar demikian?

Karena penentuan terakhir siap yang berhak menjadi Penjabat Gubernur Babel itu ada di Tangan Presiden RI, Joko Widodo.  Dengan demikian, bisa dari yang diusulkan, bisa juga di luar 3 nama itu.

Dan, satu hal mungkin ini yang terlupa?  Penjabat Gubernur Babel yang akan datang itu punya posisi strategis.  Meski bukan dari pejabat politik, namun secara politis tentu dipertimbangkan.  

Hal yang tak terbantahkan, Jokowi berasal dari  PDIP.  Lalu, PDIP adalah pemenang Pemilu di daerah ini. Singkat saja, PDIP tentu punya kepentingan terhadap siapapun penjabat Gubernur tersebut?

Untuk yang ini, penulis jadi ingat saat pertemuan dengan anggota DPR RI, Rudianto Tjen tahun lalu dengan para pimpinan media di daerah ini, ketika ditanyakan soal siapa kandidat Penjabat Gubernur Babel --karena Gubernur Definitif Erzaldi Roesman-- segera berakhir ketika itu?

''Soal itu, saya tidak bisa berkomentar banyak.  Karena itu adalah wewenang Presiden. Hanya saja, karena kebetulan Presiden nya berasal dari dari satu partai dengan saya, saya hanya ditanyakan soal para kandidat yang ada,'' ujar Rudi dengan gayanya yang lembut ketika itu.

Lalu, bagaimana dengan penjabat Gubernur Babel yang akan datang?  Apakah Rudianto Tjen kembali dimintai pendapat?  

Oh, ya.  Hal yang pasti Presiden dan Rudianto Tjen masih berasal dari satu partai.  

WPR & Royalti?

Di tengah hiruk pikuk soal siapa Pj yang akan datang ini? Penjabat Gubernur Babel, RD menyatakan bahwa soal royalti 10 % dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) akan segera keluar.  

Satu hal yang perlu dicatat, angin syurga seperti ini bukanlah hal baru bagi rakyat daerah ini. Untuk royalti yang 10 % itu, Gubernur Babel era Erzaldi terutama, ini adalah salah satu yang terus ia cetuskan dalam berbagai kesempatan, formal maupun informal.  Bahkan ini juga didukung DPR RI terutama dari Dapil Babel.  

Faktanya, semoga membuahkan hasil?  Maksudnya, sampai kini belum terealisasi.  

Hal yang lebih khusus lagi masalah WPR. Ini yang mempunyai nilai politis dan nilai sosial kemasyarakatan yang tinggi.  Maklum, langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat penambang.  Istilah politiknya, menyentuh 'akar rumput'.

Kembali penulis buka catatan digitalnya, karena soal Ini pernah dijanjikan dan dicetuskan oleh Presiden RI Jokowi saat berkunjung ke daerah ini Hari Minggu (21/6) tahun 2015 lalu.   

Sumber: