Pilpres, Pilkada dan Pileg = Transaksional?

SEKALI lagi, mengapa di tahun politik 2024 mendatang seolah kita diajak hanya untuk sibuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) saja.  Padahal di tahun itu nanti ada Pemilihan Legislatif (Pileg) hingga ke Pilkada mulai dari Gubernur/Wakil Gubernur, hingga Walikota/Wakil Walikota, dan juga Pemilihan Bupati/wakil Bupati?

----------------------

Oleh: Syahril Sahidir

CEO Babel Pos grup

DALAM sistem pemerintahan negeri ini, kedudukan parlemen secara keembagaan adalah setara dengan Presiden dan Kepala Daerah sesuai dengan tingkatan masing-masing.  

Tapi, mengapa Pemilu kita serasa Pilpres saja?

Dan nanti pada saatnya, terutama saat giliran Pilkada serentak, juga akan demikian, kita hanya heboh memikirkan siapa yang jadi Kepala Daerah?

Mengapa gaung dua pemilihan itu yang justru begitu kuat?  

Kita akui, Pemilu dan Pilkada kita masih sangat kental dengan politik transaksional.  Namun, untuk Pilpres dan Pilkada, --meski politik transaksional itu ada--, namun nilai jual figur masih sangat menentukan.  

itu pula sebabnya, Pilpres sudah mulai heboh sejak dini, karena figur-figur yang akan bertarung itu adalah figur-figur yang sudah dikenal publik, namun tidak semua pernah merasakan dan mengetahui sepak terjangnya.  

Sehingga pendukung dan simpatisan perlu bekal 'yang bagus-bagus' untuk diviralkan guna menarik simpatik dari publik yang belum menentukan pilihan?

Hanya sayangnya, pendukung dan simpatisan ini kerap pula diberi bahkan dicekoki hal 'yang jelek-jelek' soal kandidat yang jadi lawannya?  Akhirnya, selain sibuk menjunjung dan memuji kadidat yang ia dukung, akan  sibuk pula menghujat dan memakai-maki kandidat yang jadi lawan.  

Nah, jadilah nantinya Pemilu --terutama Pilpres dan Pilkada-- negeri ini akan banyak berisikan hujat menghujat, maki memaki, sedangkan adu program dengan segala tetek bengek rencana untuk negeri hanya jadi formalitas di atas kertas.  

***

Sumber: