Ketua AITI Tanyakan Dimana DPRD Saat Sidak Pj Gubernur? Regulasi & Periuk Nasi!

Ditanyakan terpisah, Ketua DPRD Babel H Herman Suhadi mengaku akan menindaklanjuti aspirasi AITI. Dirinya juga sepaham dengan suara AITI agar penataan pertimahan dapat diterapkan dengan kebijaksanaan.

"Ada istilah, ini antara regulasi dan periuk nasi. Nah. Bijak-bijak lah kita. Saya pikir tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan," terang Herman.

"Ketika timah kita katakan sebuah anugerah untuk Babel, untuk Indonesia, mari kita kelola dengan baik, kita atur regulasi dengan baik. Beri penjelasan masyarakat agar dalam kegiatannya dapat merasa tenang," tutur Herman.

Ia tak menampik jika sektor timah masih menjadi penopang perekonomian di Babel. 

"Oleh karena itu, saya sarankan negara harus hadir untuk berikan solusi yang terbaik terkait pertimahan di Babel. Mana sebentar lagi puasa, lalu lebaran. Gimana perekonomian ketika mungkin masyarakat tidak bisa bergerak di gudang pertimahan," imbuhnya.

BPJ: Jaga Kondusifitas

Tak jauh beda dengan DPRD Babel, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya menghimbau masyarakat agar menjaga kondusifitas dunia usaha di Babel.

Tak hanya warga, tapi jajaran  Forkopimda Provinsi Kepulauan Babel, baik PJ Gubernur Ridwan Djamaluddin dan Kapolda Babel Yan Sultra berserta jajarannya tetap menjaga kondusifitas sosial masyarakat.

Menurut Ketua DPD Golkar Babel itu, seluruh pihak baik para penambang dan pelaku dunia usaha di Babel senantiasa kompak dalam menjalankan rutinitas usahanya yang sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

"Saya menghimbau kepada semua pihak, baik PJ Gubernur, Kapolda dan jajarannya, para penambang, pelaku dunia usaha serta semua stakeholder yang ada di Bangka Belitung, agar dalam menyambut bulan puasa Ramadhan dan lebaran 2023 ini untuk menjaga kekompakan dan kondusifitas dunia usaha," kata BPJ kepada awak media pada Senin, 6 Maret 2023.

Selain itu, Bambang Patijaya juga meminta pihak para penambang dapat menahan diri agar tidak melakukan aktivitas usaha di wilayah yang tidak memiliki regulasi yang jelas dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

"Ya, kita juga minta agar para penambang dapat menahan diri untuk tidak bekerja di area yang tidak dalam peruntukannya, agar menghindari gejolak atau gesekan sosial horizontal dalam bekerja, sehingga PJ Gubernur dan Kapolda dapat fokus dalam mengarahkan pembangunan ekonomi dan Kamtibmas di Babel ini," pungkasnya

Tak hanya itu, BPJ juga mengatakan bahwa pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat tidak hanya fokus pada pertambangan, tetapi masih banyak hal yang bisa dilakukan dalam membangun perekonomian masyarakat.

"Saya kira, masih banyak hal yang bisa dikerjakan selain berkutat pada persoalan pertimahan saja," ujar BPJ.

Sumber: