Prof.Ibrahim: Jangan Terburu-Buru Sikapi Kenaikan Biaya Haji 2023 Terkait Politik

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Lewat pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB) yang mengangkat tema ”Kontestasi Elektoral Dalam Bayang-bayang Politik Identitas: Dari Instrumentasi, Inosensi, ke Konsolidasi Demokrasi”, Rektor UBB, Prof.Dr. Ibrahim M.Si, mengajak seluruh civitas akademika UBB, audiens dan masyarakat Bangka Belitung untuk bijak dalam menyikapi berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini. 

Menjelang tahun pemilu 2024 mendatang ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mampu memahami dengan baik, salah satunya adalah tentang politik identitas sebagai sebuah persoalan akut yang akan melanda problem integrasi bangsa Indonesia, apabila tidak diseriusi dengan baik.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UBB ini juga mengatakan, ada kalanya indentitas adalah sesuatu hal yang dimiliki setiap orang dan bisa memainkan politik identitas tersebut. Namun tetap ada hal yang tidak boleh, yakni politisasi identitas untuk kepentingan kekuasaan jangka pendek.

"Karena musuh bersama itu bukan politik identitasnya tetapi politisasi identitasnya untuk kepentingan kursi kekuasaan. Ini bisa menjadi problem, karena orientasinya adalah jangka pendek untuk kekuasaan dan bisa dimanipulasi," katanya.

BACA JUGA:Politik Identitas di Mata Prof Ibrahim

Ibrahim menilai suhu menjelang pemilu 2024 di tanah air sudah mulai panas, bahkan sebelum ada calon yang dinyatakan sebagai defenitif calon. Ia mencontohkan, sekarang ini sudah muncul kondisi seperti di group-group whatsapp (WA) yang isinya cenderung tendisius dengan hujatan, apologize pembelaan yang berlebihan dan semacamnya. 

"Politik identitas itu tetap akan tercluster menjadi 2 belahan utama yakni mereka yang menyebut dirinya sebagai kaum nasionalis maupun yang menyebut dirinya sebagai kaum agamis," katanya.

"Belahan-belahan ini akan terus berkritalisasi, tetapi setelah pemilu maka akan selesai juga, dan inilah problemnya. Sebab kalau dia tidak selesai setelah pemilu, maka itu namanya politik identitas, tetapi karena dia selesai setelah pemilu maka dia menjadi politiasi identitas," tambahnya.

BACA JUGA:Kurangi Rebahan dan Gadget Jalan Cepat Ibrahim Jadi Profesor

Karenanya ia juga minta kepada para pihak, elite termasuk masyarakat untuk tidak mengambil kesimpulan secara terburu-buru terhadap berbagai kondisi yang terjadi menjelang Pemilu 2024. Termasuk salah satunya adalah perihal rencana naiknya biaya ibadah haji tahun 2023 dan lain-lain sebagainya.

Para elite maupun masyarakat seharusnya tidak boleh bersikap terburu-buru, apalagi tanpa lebih dulu melihat dan melakukan kajian secara objektif. Dan hal ini kalau tidak sikapi dengan bijak maka akan cenderung bisa mendorong kepada terciptanya degradasi

“Teman-teman (wartawan) misalnya bisa lihat dalam isu rencana kenaikan biaya haji 2023 dan sebagainya, terdapat upaya untuk mendorong gradasi pada posisi pemerintahan, yang itu kemudian dianggap akan bisa mengurangi citra pemimpin atau siapapun yang dekat dengan lingkungan pemimpin tersebut, karenanya kondisi sekarang ini menurut saya akan berisiko pada bangunan nasionalisme kita,” tutur Ibrahim.

BACA JUGA:Pj Gubernur Hadiri Pengukuhan Ibrahim sebagai Guru Besar Ilmu Politik UBB

Untuk itu ia berpesan, silahkan berpolitik secara identitas tetapi jangan melakukan politisasi identitas untuk kepentingan kekuasaan politik, yang akan membuat masyarakat semakin terpola dan terbelah. Karena akan menimbulkan polarisasi yang tidak terhindarkan antara belahan kelompok satu dengan kelompok lainnya. 

Sumber: