Setelah 7 bulan RD Jadi Penjabat Gubernur Babel, Apa Kabar WPR & Satgas?

Pertama, terkait tata kelola tambang yang ada di negeri ini sudah banyak yang beliau lakukan pembenahan terutama mengenai carut marut tambang ilegal yang tak pernah kunjung selesai selama dua dekade pemerintahan terakhir ini. BACA JUGA: Hindari Motor, Truk Pengangkut 7 Ton TBS Sawit Terguling di Desa Terentang

"Kami lihat di awal awal tugas beliau hal ini lah yang menjadi fokus utama yang beliau lakukan bahkan pada waktu itu dibentuklah satgas tambang yang kemudian berubah nama menjadi TP4TI, namun belakangan sepak terjang tim ini secara langsung telah mempengaruhi ekonomi masyarakat yg ada di bawah, yang selama ini tambang menjadi tulang punggung sebagian besar ekonomi masyarakat di berbagai daerah," sebut anggota Komisi II ini.

Walaupun banyak juga yang menilai bahwa tim ini tidak bekerja, namun sebenarnya tim ini bekerja di lapangan. Hal ini terlihat dari banyaknya razia-razia walaupun tidak sebegitu masif dan masih terkesan tebang pilih. Namun belakangan masyarakat merasakan kesulitan untuk menambang sehingga ekonomi terasa menurun karna daya beli masyarakat kembali melemah.

"Artinya Pj Gubernur perlulah juga secara serius memikirkan penetapan WPR untuk tambang skala rakyat sehingga masyarakat yang selama ini ilegal bisa bekerja di lokasi yg legalitasnya jelas. Atau wilayah-wilayah IUP PT Timah dan swasta bisa memberikan SPK nya atau dalam bentuk kerjasama dengan masyarakat untuk mengerjakannya dengan cara yang mereka lakukan selama ini sehingga mereka tdak kehilangan mata pencaharian," ujarnya.

Terlebih menepis anggapan kesan ada monopoli dan keberpihakan kepada PT Timah dalam pelaksanaan kebijakannya ini, sehingga kelihatan lebih populis, dan sekarang juga di lapangan masih terlihat ada tebang pilih dalam penindakan wilayah di luar IUP ini sebagaimana halnya yang dilakukan di Teluk Kelabat Dalam yang tak pernah kunjung selesai. "Dan syarat dengan banyak kepentingan di lapangan," kata politisi Nasdem ini.
BACA JUGA: Posisi 19.013 Guru Lulus PG Terancam, Pil Pahit PPPK?

Kedua, di awal masa kepemimpinan beliau bangka belitung dilanda persoalan dampak pelarangan eksport CPO yang berdampak sangat senus terhadap harga TBS Kelapa sawit di tengah tengah masyarakat, sehingga ekonomi dan daya beli masyakat menurun tajam dalam beberapa bulan diwaktu itu. "Dan dalam pandangan kita sebagai wakil masyarakat bahwa beliu sebagai gubernur belum hadir untuk mengadvokasi persoalan ini yang seharusnya secara kewenangan penetapan harga, pengawasan dan pembinaan dan pemberian sangsi ada di tangan beliau," ungkapnya.

"Ini menjadi catatan serius kami di DPRD untuk bahan evaluasi kita kedepannya, dan hal hal serta persoalan tata kelola sawit ini akan terus berulang di tahun tahun mendatang, artinya mesti ada solusi terkait hal ini, seperti pemantapan kelembagaan petani swadaya atau mandiri harus segera dilakukan, persiapan pabrik2 CPO mini yang dikelola oleh BUMD atau BUMDes harus dipersiapkan dari sekarang untuk menghadapi lonjakan produksi di tahun2 mendatang pasca banyaknya masyarakat menanam sawit berpindah dari karet dan lada yg dulunya sempat menjadi pnmadona masyarakat," lanjut lagi

Ketiga, dari sisi pengelolaan birokrasi, pihaknya melihat hasil pengumuman dan dirjen bina keuangan daerah kementerian dalam negeri beberapa hari yang lalu bahwa realisasi keuangan bangka belitung sangatlah rendah. Hal ini harus  menjadi evaluasi penting buat Pj gubernur untuk mengevaluasi kinerja OPD OPD yang realisasi anggarannya kecil atau lambat, karna beliau memiliki. BACA JUGA: Operasi Tertib Menumbing 2022, Polres Bangka Tengah Amankan 7 Tersangka

"Kewenangan penuh sebagai pembina birokrasi yang ad di propinsi ini. Harusnya hal seprti ini tidak boleh terjadi, karna harapan kita semua termasuk presiden juga sudah sering meningatkatkan secara serius bahwa uang itu harus beredar secepatnya untuk mengungkit dan menstimulan daya beli masyarakat di lapangan," katanya.

Dan masih ada beberapa catatan penting kita untuk beliau seprti dalam hal pulau tujuh yang masuk kewilayah kepulauan Riau yakni masuk ke dserah kabupaten lingga. Walaupun persoalan ini cukup berkepanjangan namun perlu menjadi catatan bahwa tidak ada usaha kita kemudian untuk melakukan pembelaan terhadap status kedaulatan daerah ini pasca penetapan yg dilakukan oleh kemendagri melalui dirjen terkaitnya. Sehingga terkesan kita telah melakukan pembxaran dan pasrah terhadap putusan sepihak itu. Dan masih banyak lagi persoalan yang mungkm menurut kita kecil namun sesungguhnya bisa berdampak luas terhadap masyarakat di negeri kita ini, sepeti status bandara belitung yang terancam diturunkan statusnya dari bandara internasional kembali menjadi bandara domestik, persoalan beasiswa para mahasiswa yang tdak bisa dicairkan.

Terakhir yang penting untuk kita perhatikaan bersama bahwa baru baru ini yakni terkait pencemaran lingkungan air laut di daerah tempilang yang diduga akibat dari pembuangan limbah tambak udang secara langsung tanpa memperhatikan prosedur amdal atau izin lingkungan yang sebenarnya, karna menurut catatan kami ada ratusan tambang udang di bangka belitung ini belum mengantongi izin tetapi sudah beroperasi, hal ini tentulah dikemudian hari akan berdampak serius bagi HUAU dan BIRU nya bangka belitung, dan kita belum mendengar ada respons tegas dari Pj gubernur terkait pencemaran ini.(jua) 

Sumber: