Setelah 7 bulan RD Jadi Penjabat Gubernur Babel, Apa Kabar WPR & Satgas?
Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin- FOTO: Ilust babelpos.id-
SEKARANG ini, berarti sudah 7 bulan sudah Ridwan Djamaluddin memposisikan dirinya untuk menerima dua jabatan yakni, sebagai Dirjen Minerba di Kementerian ESDM RI sekaligus Penjabat Gubernur Bangka Belitung (Babel) yang dilantik 12 Mei 2022 yang lalu.
--------------------
SAAT hadir, RD sudah dihadapkan pada permasalahan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang anjlok saat itu. Kemudian penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PKM) terhadap hewan ternak, ada pula pembenahan tata kelola tambang timah, disusul menyukseskan pelaksanaan G20 di Belitung hingga tata kelola birokrasi.
Diakui Ridwan, kedua jabatan yang diembannya masih dirasa nikmat. Apalagi Babel merupakan kampung halamannya, sebagai putra daerah.
"Enjoy aja. Capek sih enggak, biasa aja. Tetapi saya tetep perlu dukungan semuanya," ungkapnya, kemarin.
Selain menjaga kelestarian alam Babel dari kerusakan penambangan timah, persoalan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian tetap menjadi prioritas. Yakni dengan menarik investasi. "Ketika menarik investasi kita harus meyakinkan investor bahwa daerah investasinya aman. Investasi cara efektif itu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan," ujarnya. BACA JUGA: 'Tes Kebohongan', Terkuak Hanya Bharada E yang Jujur, Sambo Geram dan Emosi
Disinggung soal tata kelola tambang timah sendiri, menurut RD, bahwa hal ini tetap jalan sesuai regulasinya, serta preventif mengajak seluruh aktivitas penambangan dijalankan dengan legal.
"Ada juga sebagian berjalan dengan ilegal, sejak saya datang (jadi Pj Gubenur) hingga sekarang dari 100 persen mungkin tinggal 35,5 persen lagi lah ya. Yang ini tetap kita tindak lewat koordinasi dengan Polda," jelasnya.
Tak hanya itu, dia menekankan dalam hal menata kelola tambang lebih baik, smelter juga harus tertib. "Kepada badan usaha, sekali lagi terutama smelter, agar displin mencatat sumber bijih timahnya dan tidak menerima bijih timah yang ilegal. Kalau melihat efektivitas, saya optimis dan tahun depan akan lebih bagus," kata RD.
Disamping itu, RD menyatakan tetap mengupayakan hadirnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi masyarakat penambang. "Ini sudah diusulkan dua setengah bulan yang lalu, ada pun jaminan reklamasi tapi akan dibuat menjadi ringan. Tetap ada jamkrek, sebab kalau tidak, akan ada kerusakan lingkungan yang masif. Semacam komitmen kita untuk masa depan," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, RD juga berencana akan memanggil TP4TI yang masih diketuai Thamron alias Aon, sebagai bentuk evaluasi kerja menjelang akhir tahun 2022.
"Dalam waktu satu minggu ke depan, saya akan undang semua tim itu untuk memastikan, seperti evaluasi akhir tahun, apa evaluasi kita selama 2022," kata RD.
Perlu Kritik Konstruktif
Terpisah, anggota DPRD Babel Mansah mengaku tujuh bulan RD menjabat Pj Gubernur Babel telah banyak hal positif yang telah diperbuat untuk kemajuan Babel. Namun sebagai pemimpin juga perlulah mendapatkan kritikyang konstruktif dari berbagai pihak untuk kemajuan di masa mendatang. "Sebagai representasi dari masyarakat kami dari DPRD Perlu menyampaikan masukan untuk beliau dan pemerintah daerah yang dipimpinnya. Tentu sebagai bahan evaluasi bersama kami dan DPRD atas kinerja yang sudah beliau laksanakan," ujar Mansah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: