Antisipasi Persoalan Lingkungan Tambak Udang, Ini Rekomendasi Kajian UBB untuk Pemprov Babel

Disamping itu, pihaknya menilai perlu ada kompensasi yang nilainya ditetapkan oleh pemerintah daerah, khusus bagi masyarakat sekitar lokasi tambak udang, yang bukan bagian dari CSR. Nilai kompensasi dapat didasarkan pada persentase dari hasil panen atau keuntungan.

Untuk hal ini, sampai saat ini belum ada formulasi yang mengatur besaran nilai kompensasi perusahaan tambak udang bagi masyarakat lokal di sekitar.

"Masyarakat terkesan hanya sebagai penonton dan pasif," katanya.

BACA JUGA:Pelajari IPAL, Gubernur Kunjungi Tambak Udang Milenial BPBAP Situbondo

BACA JUGA:Wujudkan Standarisasi Pengelolaan IPAL, Gubernur Kunjungi Tambak Udang Pesaren

Selain itu perlu ada rekayasa kebijakan terkait pengembangan peningkatan ekonomi seperti pengembangan budidaya udang berbasis rumah tangga dengan pendampingan perusahaan.

"Kami juga merekomendasikan adanya tambak plasma yang konsepnya dikembangkan seperti perkebunan sawit, agar semakin jelas kontribusi tambak udang bagi masyarakat sekitar," jelasnya.

BACA JUGA:STISIPOL Pahlawan 12 Ulas Kontestasi Ekonomi dan Kontestasi Lahan Tambak Udang di Babel

Ia tambahkan, rekomendasi yang diberikan pihaknya kepada pemerintah dalam hal ini pihak Pemprov Babel dan DPRD Babel karena khawatir bila budidaya tambak udang tidak diatur peraturan ketat akan masuk berbagai jenis penyakit pada proses budidaya. Termasuk tidak mustahil berdampak fatal pada lingkungan sekitar, sehingga rekomendasi diharap menjadi rujukan pemda untuk membuat peraturan tertulis sebagai pedoman kegiatan budidaya tambak udang di Babel.(**)

Sumber: