Poinnya Cukuplah, Rakyat Bisa & Sah

Karena kebijakan-kebijakan yang lain lebih banyak pada porsi melanjutkan atau meneruskan yang sebelumnya.  Tapi WPR/IPR, adalah sebuah kebijakan yang benar-benar menjadi terobosan yang dapat ditebak ke depannya akan membuat rakyat penambang tidak menjadi asing berusaha dan menambang di tanah sendiri.

Memang pesimisme hingga sekarang tetap ada.  Hal ini mengingat dua Gubernur definitif yang memperjuangkan soal ini terbentur tidak jebol juga yang dipastikan karena benturan regulasi.

Hanya perlu diingat, semangat Ridwan Djamaluddin untuk itu, tentu tidak bisa lepas dari dukungan dan keinginan yang kuat pula dari para Bupati.

Karena bukankah wilayah yang punya justru Kabupaten?  Selain itu,  tentunya dukungan yang sangat diperlukan untuk aplikasi kebijakan itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Timah (Persero) Tbk yang memang wilayah --terutama yang kandungan timahnya memungkinkan-- justru ada di tangan BUMN ini.

Akhirnya, Pemprov, DPRD Babel, dan pihak-pihak yang peduli memang harus berjuang bersama-sama guna menggolkan kepentingan rakyat banyak ini.  Bahkan terasa pula, bersama-sama saja masih berat, apalagi jika berjalan sendiri-sendiri dan saling curiga.

Bisakah poin itu diraih oleh Pj Gubernur hingga jabatan berakhir?

Kita tunggu!***

Sumber: