APKASINDO Perjuangan Petani Sawit untuk Dapatkan PSR

BACA JUGA:Sukirman Minta Pihak Terkait Segera Respon Tuntutan Petani TBS Kelapa Sawit di Belitung

"Olehnya seluruh petani sawit di Babel harus dapat memanfaatkan kuota tersebut semaksimal mungkin yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian yang lebih baik lagi," tuturnya. 

BACA JUGA:Harga TBS Sawit di Bateng Anjlok di Bawah Rp1.000, Pemkab Bakal Temui Luhut

Dalam kesempatan itu, dibeberkan Alpian bahwa, ekspor CPO dengan kategori non migas menyumbang devisa negara pada tahun 2021 kurang lebih sebesar Rp 451 Triliun, menjadi sumbangan terbesar untuk devisa Negara RI yang ikut terlibat bersamaan langsung di sektor perkebunan kelapa sawit kurang lebih 5 juta petani sawit, serta tenaga kerja yang terlibat di dalam sektor sawit ada 17 juta orang. 

BACA JUGA:Ini Kata Algafry, Usai Perjuangkan Nasib Petani Sawit Bateng di Jakarta

"Seperti kita ketahui seiring dengan berjalannya waktu, sawit rakyat mandiri tumbuh dan berkembang cukup signifikan, pada saat ini perlu kami sampaikan data yang kami terima dari kementerian terkait sawit rakyat sudah menyentuh angka 42 persen dan perusahaan 58 persen. Total perkebunan sawit di seluruh bumi nusantara Indonesia ada sekitar 16 juta Ha. Dari angka tersebut ada sekitar 7 juta HA sawit milik petani. Untuk perusahaan besar dengan adanya moratorium dari Presiden tidak boleh ekspansi atau membuka lahan baru, kecuali untuk sawit rakyat," ungkapnya. 

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Merosot, Bambang Patijaya dan Bupati Bangka Tengah Gerak Cepat Datangi Kemendag

Dihadapan anggota DPR RI Rudianto Tjen, APKASINDO Perjuangan mengharapkan adanya dukungan politik dalam menuntaskan regulasi tata niaga persawitan nasional yang hingga kini menjadi kendala, diantaranya regulasi permentan N 1 Tahun 2018 tentang penetapan harga TBS Petani belum mengakomodir TBS petani swadaya/mandiri. 

BACA JUGA:Harga TBS Sawit di Bateng Anjlok di Bawah Rp1.000, Pemkab Bakal Temui Luhut

"Lalu dicabutnya pupuk bersubsidi untuk sector perkebunan yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha semakin membuat petani sawit menderita dimana harga pupuk non subsidi sudah tidak ada kekuatan lagi petani kecil untuk menjangkaunya," kata Alpian. 

BACA JUGA:Permintaan Timah dan Sawit Turun, Babel Deflasi 0,15 Persen Pada Juni 2022

Kemudian biaya PSR yang 30 juta per Ha yang dialokasikan tidak mencukupi untuk melakukan PSR karena petani membutuhkan 60-70 Juta/Ha untuk melakukan PSR Supaya produksi sawit rakyat bisa meningkat.

BACA JUGA:Tak Terima TBS Sawit dari Petani, Pemkab Babar Akan Krorcek ke Pabrik

"Kami juga menilai perlunya hadir unit usaha petani sawit dibawah bendera APKASINDO Perjuangan berbentuk kaperasi yang kuat dan kokoh untuk menjadi penggerak petani sawit disektor UMKM bergerak di bidang lini usaha minyak goreng makan atau minyak goreng mentah yang akan dilauching Presiden pada 7 November mendatang," sebutnya. 

BACA JUGA:Harga Sawit Anjlok, Didit Bersama Ketua DPRD se-Babel Datangi DPR RI

Sumber: