Pemkab Bangka Raih Opini WTP 9 Kali Berturut

"Pasal-pasal dalam standar akuntansi penerintahan, kami jalankan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan mempertimbangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami," jelasnya.

BACA JUGA:Tertangkap! Ini Pelaku Penombakan Operator Speed Lidah Saat Razia Tambang di Toboali

BACA JUGA:Peduli Tinggi Pelestarian Bahasa Daerah, Bangka Selatan Wakili Babel Raih Penghargaan Nasional

Kepala BPPKAD Haryadi menyatakan bahwa Laporan Keuangan kami susun  berdasarkan empat kriteria umum, yaitu sesuai dengan standar yang  ditentukan, . dilengkapi bukti yang memadai, pengendalian intern dan penyusunannya sudah sesuai undang-undang.

Oleh karena itu, laporan Keuangan 2024 kami sajikan dengan detail disertai bukti-bukti yang valid atas pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan non permanent disertai pengelolaan aset tetap yang akuntabel.

Asset kami catat dengan baik dengan disertai dokumen kepemilikan yang sah.

BACA JUGA:Bek Timnas Indonesia Bawa Copenhagen Juara Liga Denmark

BACA JUGA:Dorong Ekonomi Kerakyatan, PT Timah Dukung Koperasi Lokal untuk Terus Berkembang

Kepala Bappeda, Pan Budi Marwoto, menyatakan bahwa Opini WTP yang diperoleh bukan hasil instan, tetapi melalui proses terstruktur dengan mengedepankan pembenahan fungsi dan sistem pengendalian intern.

"Kami juga selalu mengkaitkan dan menyandingkan pengelolaan APBD dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi serta memastikan dampak positifnya bagi pembangunan daerah.

Dengan cara ini kami meyakini bahwa pelaksanaan APBD dapat berjalan efektif dan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah," ujarnya.

BACA JUGA:Redmi 13x Meluncur di Indonesia, Harga Murah, Spek Anak Muda

BACA JUGA:Royalti Timah untuk TPP ASN: Pengkhianatan Seperempat Abad Perjuangan Bangka Belitung

"WTP ini merupakan bukti kinerja yang terintegrasi yang terlihat dari mekanisme kerja seluruh perangkar daerah yang terstruktur dengan baik dan terus diawasi sekaligus dievaluasi secara ketat oleh pimpinan.

Mekanisme kerja tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendaalian, evaluasi,  pengelolaan asset serta pengadaan barang dan jasa, dan memastikan dampak positifnya bagi pembangunan daerah," pungkasnya. 

Sumber: