Pemprov Defisit Rp70 Miliar, TPAD Siapkan Solusi Potong Anggaran Perjalanan Dinas dan TPP

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel menyiapkan dua solusi untuk mengatasi defisit APBD 2025. Pertama pemotongan anggaran perjalan dinas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kedua, pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hal itu disampaikan TPAD dalam pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Hidayat Arsani di Ruang Batu Rakit, Rumah Dinas Gubernur, Minggu (4/5/2025) malam.

Pada rapat tersebut, Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kep. Babel Fery Afriyanto, memaparkan postur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025 pergeseran yang dicapai hingga caturwulan I periode April 2025 dengan total Rp2,370 triliun.

Angka tersebut menurun sebesar Rp20,8 miliar dari APBD 2025 yang sebelumnya berada pada Rp2,391 triliun. Defisit ini juga 'disumbang' dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dana alokasi umum (DAU) Pemerintah Pusat yang mengalami pemotongan sekitar Rp49 miliar, yang sebelumnya mendapat Rp163 miliar, kini hanya mendapat Rp114 miliar. Dengan berkurangnya dua sumber pendapatan itu, pada awal tahun Kep. Babel mengalami defisit anggaran sebesar Rp70 miliar, dan berpotensi defisit Rp273 miliar pada tahun berjalan.

"Dengan kondisi tersebut, kita masih harus mengencengkan ikat pinggang, dan TAPD memberikan beberapa alternatif dalam menghadapi efisiensi tahap kedua demi menyeimbangkan pendapatan, dan belanja daerah, yang selanjutnya menyesuaikan dengan posisi pendapatan daerah untuk dibahas bersama DPRD," ujar Fery.

BACA JUGA:Prof Ibrahim: Defisit Anggaran Jadi Tantangan Hadapi Pilkada Ulang

BACA JUGA:APBD Defisit, Politisi Golkar Ingatkan Masyarakat Bangka: Jangan Sampai Pilkada Ulang! Ini Akibatnya

Alternatif yang diajukan TAPD yaitu kembali melakukan pemangkasan anggaran pada perjalanan dinas di seluruh Perangkat Daerah sebesar 50 persen dari anggaran yang disediakan sekitar Rp70 miliar, sehingga jika dirata-ratakan tiap Perangkat Daerah hanya akan menerima Rp1,1 miliar pertahun. Nominal tersebut masih akan dilakukan penyesuaian dalam skala prioritas.

Alternatif lain yang dikemukakan Fery pada rapat malam itu dengan memotong tambahan penghasilan pengawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disesuaikan dengan tingkatan jabatan struktural, diantaranya eselon 2 (40 persen), eselon 3 (35 persen), dan eselon 4 dan staf (30 persen). Dengan pemotongan TPP ini diproyeksikan akan memberikan efisiensi sekitar Rp85 miliar. Efisiensi juga akan dilakukan pada sektor lainnya.

Namun, di tengah-tengah efisiensi tersebut, Fery mengatakan Pemprov Kep. Babel tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakar dengan melakukan penambahan anggaran pada beberapa fokus kegiatan, seperti mengakomodir pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakar sebesar Rp10 miliar, infrastruktur dan sanitasi, yaitu pemeliharaan berkala jalan sebesar Rp15 miliar.

"Fokus efisiensi yang sudah kita lakukan akan kita alokasikan untuk belanja yang prioritas sebagaimana arahan pemerintah pusat seperti bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Ada kegiatan yang harus ditahan, dikurangi, sehingga balance, seimbang antara pendapatan dan belanja kita," ujarnya.

Pihaknya juga, ditegaskan Fery akan berupaya keras dalam menambah pendapatan daerah melalui berbagai celah, seperti optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diproyeksikan menambah kas daerah sebesar Rp62,2 miliar. Selain itu memaksimalkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB), yang ditargetkan akan menerima Rp30-35 miliar.

BACA JUGA:Defisit APBD, Sampah Sungailiat Menggunung di TPA, DLH Cari Sumbangan Duit BBM

BACA JUGA:Di Tangan Dingin Barlian, PDAM Bangka Tengah Jadi Sehat, Dari Defisit Rp 341 Juta Kini Untung Rp 391 Juta

Sumber: