3 Bos Sawit Mau Pulihkan Kerugian Negara, Marwan: Kalau Saya Dipenjara, Mereka Juga Harus Dipenjara

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Pernyataan kompak 3 bos sawit Datuk  H Ramli Sutanegara (PT SAML), Desak K Kutha Agustini (PT BAM) dan  Raden Laurencius Johny Widyotomo (PT FAL), yang siap memulihkan kerugian negara atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 24 M disikapi terdakwa H Marwan dengan datar-datar saja. Pasalnya menurut Marwan akan banyak konsekuensi hukum bila dipulihkan oleh 3 perusahaan tersebut. 

“Satu sisi atas 3 perusahaan yang mau membayar PNBP itu saya hormati. Akan tetapi tidak sesederhana itu juga, jaksa dan peradilan saya harapkan bila sudah dibayar PNBP oleh mereka agar berlaku adil dalam perkara ini. Saya berharap demi rasa keadilan saya dapat dibebaskan,” kata Marwan tegas setelah keluar dari ruang persidangan, Jumat sore, (21/2).  

Akan tetapi, menurutnya  bila ternyata PNBP Rp 24 miliar kerugian negara- tertutupi, tetapi dirinya masih harus dipenjara maka, hal yang sama juga harus berlaku. 3 bos perusahaan itu juga harus diadili sama seperti dirinya, dipenjara.  

“Jangan sampai karena 3 perusahaan itu sudah membayar PNBP-nya lalu dengan begitu saja lepas dari jeratan hukuman penjara. Sementara saya sendiri tetap divonis penjara. Tentu kalau begitu tidak adil,” ujar mantan Kadis Kehutanan Bangka Belitung.

“Prinsipnya karena 3 perusahaan itu yang merusak kawasan hutan di atas lahan kerjasama PT NKI dan Pemprov, sehingga negara dirugikan itu. Jadi kalau saya sampai harus dihukum maka 3 perusahaan itu juga harus dihukum yang sama,” tegas mantan ketua  Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia.  

BACA JUGA:Cecaran H Marwan Bikin 3 Bos Perusahaan Sawit Ketar Ketir, Akhirnya Bersedia Bayar PNBP

BACA JUGA:H Marwan Cecar Soal Kerugian Negara, 3 Bos Perusahaan Sawit Terpojok

Bagi Marwan, sesungguhnya melalui sikap  3 perusahaan di muka sidang yang akan membayar PNBP itu menandakan kalau mereka masuk dalam pusaran perkara tipikor pemanfaatan hutan 1500 hektar pada satuan pemanfaatan hutan di Desa Labu Air Pandan dan Kotawaringin Kabupaten Bangka 2017 sd 2023.

“Maka ini semua mengungkap fakta yang sesungguhnya kalau 3 perusahaan itulah penyebab utama adanya kerugian negara itu. Bukan pada kami selaku terdakwa. Jadi kalau selama ini publik yang menuduh kami selaku terdakwa penyebabnya maka dengan fakta ini akhirnya menghapus anggapan publik yang keliru itu,” pungkasnya. 

“Kami bersedia untuk bayar PNBP,” kata 3 bos  Datuk  Ramli,  Desak  dan  Johny  kompak. Ini disampaikan saat bersaksi di muka  sidang yang diketuai  Sulistiyanto Rokhmad Budiarto.

Namun sebelumnya tim JPU lebih dulu mempertanyakan kesediaan 3 bos tersebut apakah bersedia untuk membayar PNBP atas dugaan pengrusakan kawasan hutan itu. Tak disangka kalau para bos kompak  memilih untuk membayar PNBP itu.  

BACA JUGA:Sidang Tipikor Tanam Pisang Tumbuh Sawit, Ini Kesaksian 3 Bos Sawit PT SAML, PT FAL dan PT BAM

BACA JUGA:3 Bos Perkebunan Sawit, Datuk Ramli, Joni dan Desak Berikan Kesaksian di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang

Padahal, selama di muka sidang para bos bersikukuh dengan mengklaim kalau aktivitas mereka adalah legal. Karena telah mengantongi telaah langsung dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, selaku perwakilan kementerian Kehutanan. Dimana lahan mereka merupakan APL -areal penggunaan lain- bukan kawasan hutan seperti yang dituduhkan pihak Kejaksaan selama ini. 

Sumber: