Cecaran H Marwan Bikin 3 Bos Perusahaan Sawit Ketar Ketir, Akhirnya Bersedia Bayar PNBP

BABELPOS.ID, PANGKALPINANG – Cecaran terdakwa mantan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Bangka Belitung (Babel), H Marwan soal penyebab utama kerugian negara dalam pusaran tipikor pemanfaatan lahan pada satuan pemanfaatan hutan di Desa Labu Air Pandan dan Kotawaringin, Bangka 2017 sampai dengan 2023 di muka sidang Tipikor Kota Pangkalpinang, Jumat (21/2), membuat 3 bos perusahaan sawit, PT SAML, PT BAM dan  PT FAL, ketar ketir.

Akhirnya ketiga bos, Datuk  H Ramli Sutanegara (PT SAML), Desak K Kutha Agustini (PT BAM) dan  Raden Laurencius Johny Widyotomo (PT FAL), kompak bersedia membayar PNBP atas dugaan pengrusakan kawasan hutan itu. 

“Bersedia untuk bayar PNBP,” kata 3 bos itu dengan kompak di muka sidang yang diketuai Sulistiyanto Rokhmad Budiarto, Jumat petang (21/2). 

Padahal, selama di muka sidang para bos bersikukuh mengklaim kalau aktivitas mereka adalah legal. Karena telah mengantongi telaah langsung dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, selaku perwakilan Kementerian Kehutanan. Dimana lahan mereka merupakan APL -areal penggunaan lain- bukan kawasan hutan seperti yang dituduhkan pihak Kejaksaan selama ini.

BACA JUGA:H Marwan Cecar Soal Kerugian Negara, 3 Bos Perusahaan Sawit Terpojok

BACA JUGA:Siswi SMP di Bangka Ngeluh Sering Sakit, Dicek Guru Ternyata Hamil, Ini Pelakunya

Fakta sidang sendiri Marwan mengungkap 3 perusahaan itu mulai atas dugaan pengerusakan kawasan hutan, tak bayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak), jual beli lahan hingga beabsahan surat-surat tanah warga yang dibeli. 

Bagi Marwan keberadaan 3 PT tersebut yang menjadi penyebab utama sampai negara dirugikan. Terutama atas kerugian negara Rp 24 milyar atas tidak dibayarkannya PNBP itu.  

Marwan juga mempersoalkan adanya blocking area oleh PT SAML, land clearing 200 hektar oleh PT FAL dan jual beli lahan oleh PT BAM. 

“Di atas lahan kerjasama PT NKI dan Pemprov Bangka Belitung yang 1500 hektar itu, -oleh 3 perusahaan- ada kegiatan land clearing, blocking area hingga terjadi temu gelang dan penanaman sawit. Di sana telah terjadi perusakan hutan dengan alat berat,” cecar Marwan lantang.

BACA JUGA:Sempat Pinjam Tangga ke Tetangga, Warga Selindung Ditemukan Tewas Tergantung

BACA JUGA:PDIP Melawan! Megawati Perintahkan 126 Kada Tak Ikut Retret, Termasuk Riza, Debby, Kamarudin, Efrianda

Atas seluruh kegiatan tersebut Marwan mempertanyakan secara kritis soal pembayaran PNBP 3 perusahaan itu. “Apakah sebelum kegiatan itu semua sudah membayar PNBP.  Pembayaran PNBP tersebut kepada Kementerian Kehutanan melalui  sistem SIFUH dengan kode billing Kemenhut,” tanya dengan kritis.

Bagi Marwan sangat tidak adil kalau sampai kerugian negara yang dituduhkan dalam perkara ini disebabkan oleh PT NKI sendiri. Sementara secara fakta persidangan 3 perusahaan tersebut -dengan seluruh aktivitasnya- justeru tidak membayar PNBP itu. “Kalau begitu jaksa salah menuntut,” cetusnya.

Sumber: