Penonaktifan BPJS di Babel, Erzaldi Katakan Ini

BABELPOS.ID, TOBOALI - Pasangan Calon (Paslon) Erzaldi Rosman Djohan dan Yuri Kemal ikut menyoroti banyaknya masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang telah di nonaktifkan BPJS Kesehatannya.

BACA JUGA:Pemkab Basel Bertemu Dengan BPJS Kesehatan, Pjs Bupati Harapkan Ini

Ia pun menyoroti kebijakan ini sebagai masalah serius yang berdampak pada masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu.

"penonaktifan BPJS justru memperberat beban masyarakat yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan tersebut," ungkap Erzaldi, Minggu (13/10).

BACA JUGA:2 Pekan Kedepan Ada Operasi Zebra Menumbing, Masyarakat Harap Lengkapi Ini

Peran pemerintah adalah memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di golongan ekonomi bawah.

Erzaldi turut  berpendapat bahwa kebijakan menonaktifkan BPJS bagi masyarakat miskin tidak sesuai dengan prinsip dasar pemerintahan yang bertugas melindungi dan memberikan akses yang merata kepada layanan publik.

BACA JUGA:Jaga Kondusifitas Pangkalpinang, Polresta Pangkalpinang Gencarkan Patroli KRYD

BPJS adalah salah satu program strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kesejahteraan sosial, tanpa jaminan kesehatan, masyarakat miskin akan sangat terbebani oleh biaya pengobatan, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka.

BACA JUGA:Duh, Pemuda Kelumbi Ini Gadaikan Mobil Rental Seharga Rp10 Juta

"Kalau saya masih menjabat, tentu hal demikian tidak akan dilakukan, karena di situ ada masyarakat kita yang tidak mampu," terangnya.

"Mendingan anggaran yang lain dialihkan daripada menonaktifkan BPJS masyarakat, karena peran pemerintah ya seperti itu," imbuh Erzaldi.

BACA JUGA:Vivo X200 Pakai RAM Canggih LPPDDR5X Ultra Pro, Teknologi Apa Itu?

Penonaktifan BPJS di Babel ini  terjadi pada saat situasi ekonomi masyarakat masih belum pulih sepenuhnya, yang dalam kondisi seperti ini, menurutnya, seharusnya pemerintah fokus pada upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial yang lebih besar, bukan justru mencabut layanan penting yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sumber: