Prihatin Pemotongan Gaji Honorer dan TPP ASN Bangka, Ini Pihak yang Salah Menurut LSM

Menurutnya, peran para pemimpin definitif dalam pengambilan kebijakan tidaklah sama dengan pejabat sementara, karena kewenangan yang dimiliki PJ tidak sampai pada hal-hal yang menyangkut krusial. PJ harus melaporkan kepada gubernur dan Mendagri sebagai atasannya ketika dia mengambil kebijakan. Sedangkan bupati defenitif memiliki kebijakan dan berwenang penuh dalam pengambilan keputusan penting dalam sebuah pemerintahan. Itulah pentingnya peran bupati defenitif. 

3 Bulan Gaji RT, Kadus pun Belum Dibayar

Pai juga membeberkan bila saat ini kesusahan yang menerpa bukan hanya pada honorer dan ASN, tetapi juga sedang melanda RT, Kadus yang juga belum menikmati hasil jerih payahnya sejak tiga bulan lalu.

"Garda terdepan administrasi pemerintahan ini mengadu sudah tiga bulan belum digaji, mau makan apa tiga bulan ini, mereka semua mengeluh sulitnya karena belum adanya gaji dari Pemkab Bangka," ungkapnya. 

Pai mengakui, jika penggajian honorer dan pembayaran TPP ASN dari PAD murni, demikian pula dengan Gaji anggota dewan. "Ketika PAD tidak mencapai target, mengapa yang dikorban kan penghasilan pegawai? Seharusnya, anggota dewan yang berkorban dan OPD yang terkaitlah yang harus dipertanyakan kinerjanya dalam pencapaian target PAD," pungkasnya. 

BACA JUGA:Diterkam Buaya, Kakek di Desa Rajik Ini Melawan

BACA JUGA:Tukang Bengkel Ditemukan Tergeletak di Hutan, Ada Botol Racun Rumput di Dekatnya

Sumber: