Komnas Perempuan RI Datangi Babel, Kampanyekan Hapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-Hak Perempuan (P2H2P) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zubaidah menyebut jika mengimbang dari jumlah penduduk Bangka Belitung yang mencapai jumlah lebih dari 1,5 juta orang ini, namun angka  tindak kekerasan terhadap perempuannya baik yang diselesaikan melalui pengadilan maupun non pengadilan masih terbilang tinggi.

Untuk itu diperlukan peran dan kesadaran yang lebih baik dari masyarakat termasuk peran media untuk menginformasikan tentang lembaga -lembaga pelayanan penanganan masalah kekerasan perempuan di Babel. Dengan sinergi dan koordinasi yang baik antar semua pihak dapat semakin ikut memantik informasi kesadaran masyarakat untuk pergi ke tempat pengaduan dan menemukan keadilan.

BACA JUGA:Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Bangka Ajak Semua Pihak Sinergis

BACA JUGA:Perempuan Wajib Tahu! Ini 10 Ciri Kosmetik Berbahaya

Melalui kampanye ini ia berharap dapat semakin menumbuhkan kesadaran dari para korban dan  pelaku itu yang semakin mengerti bahwa tidak boleh melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, karena sudah ada payung hukum yang akan memberikan konsekuensi hukum berat bagi yang melanggar.

Dengan adanya penyadaran dari masyarakat yang belum terkontaminasi maupun yang menjadi pelaku kekerasan, diharapkan tidak lagi terulang, karena hal ini juga dapat menimbulkan taurama bagi korban dan tak menutup kemungkinan ke depan juga dapat menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari.

Ia kembali mengajak kepada semua element untuk memaknai pentingnya peringatan hari hak asasi perempuan internasional 2023 dan juga pentingnya peran pemerintah melalui produk regulasi  yang pro terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Karena tindak kekerasan terhadap perempuan juga dapat terjadi melalui dampak perkawinan usia anak, karena belum siap mental sekaligus pemicu KDRT, putus sekolah dan stunting.

BACA JUGA:Pegaple Perempuan Ini Unjuk Kebolehan di Turnamen Sadar Cup 2023

BACA JUGA:BRI & Srikandi BUMN, Ajak Perempuan Jadi Bagian dari Kemajuan Indonesia

Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Babel, Ipda Windu Perdana Kusumah juga menyebut bahwa Kepolisian Daerah Bangka Belitung juga akan terus mendorong dan menyampaikan kepada masyarakat tentang peran negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya. 

Perlindungan tersebut juga bukan hanya diberikan dalam bidang penegakkan hukum, tetapi juga termasuk hak untuk menilai pelayanan hukum, mendapatkan pendampingan psikologi sosial, kesehatan dan pemenuhan hak restitusi bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, dan dalam hal ini Polda Babel juga bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Windu juga menyebut bahwa orang tua merupakan garda terdepan dan sekolah paling utama dalam pendidikan anak-anaknya, demikian halnya penyidik adalah gerda terdepan dalam penegakan hukum. Sehingga melalui kerjasama termasuk dengan Komnas Perlindungan Perempuan maupun lembaga-lembaga perlindungan hak-hak perempuan anak di daerah dan unsur pemerintah lainnya juga merupakan bagian dari strategi hukum kepolisian, karena kepolisian juga harus memberikan kepastian hukum terhadap korban yang bukan hanya ditingkat penyelidikan dan penyidikan saja, tapi nanti sampai proses peradilan pidana.

"Sehingga produk hukum kami tersebut dapat memberikan suatu keadilan. Untuk itu kami juga menggandeng Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk Komisi Nasional Perlindungan Tindak Kekerasan Perempuan dan lainnya sebagai bagian penting dari penyusun draf Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), ini artinya bahwa langkah kami  sudah tepat  untuk memenuhi keadilan bagi korban untuk bisa berpekara atau beracara di  peradilan,” ujarnya.

BACA JUGA:Perempuan Perlu Baca Nih, 9 Tanda Laki-laki Mencintaimu

BACA JUGA:DSPPPA Basel Bina Lembaga Penyedia Layanan Bagi Perempuan dan Anak

Sumber: