Target 2024 Bebas Penyakit Kaki Gajah, Bangka Tengah Butuh Lewati 1 Tahap Lagi

BABELPOS.ID, KOBA - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) menargetkan bebas filariasis atau penyakit kaki gajah pada tahun 2024 mendatang.

Diketahui, Filariasis atau penyakit kaki gajah disebabkan oleh tiga spesies cacing Filaria, yaitu Wucheria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori, yang ditularkan dengan perantaraan nyamuk sebagai vektornya.

BACA JUGA:Redmi Note 13 Series Meluncur, Ini Spesifikasinya

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, drg. M. Annas Ma’ruf mengungkapkan bahwa masih ada satu tahapan lagi yang harus dilewati untuk mencapai eliminasi filariasis.

“InsyaAllah tahun depan, mudah-mudahan kita Bangka Tengah sudah bebas filariasis,” ujar Annas, Jumat (22/9/2023).

Dikatakan Annas, penyakit kaki gajah ini merupakan penyakit yang tidak bisa sembuh. Jadi, meskipun saat ini ada 10 kasus penderita kaki gajah di Bangka Tengah, pihaknya mengantisipasi agar jangan sampai ada yang tertular lagi.

BACA JUGA:Miliki Peta Jalan yang Jelas, PLN Dinilai Terdepan Dalam Transisi Energi

“Kalau sembuh kan bisa, cuma kita mengurangi efek sampingnya itu melalui pemberian tablet (obat kaki gajah) dan lain-lain,” terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya menargetkan agat tahun depan bebas filariasis secara tuntas dalam artian tidak ada kasus baru yang tertular.

“Kayak frambusia kemarin kita sudah eliminasi (bebas), terus malaria juga sudah. Mudah-mudah tahun depan juga bebas filariasis,” ucapnya.

BACA JUGA:DKP se-Babel Sepakat Percepat Urusan Pengawasan Perikanan

Annas mengatakan bahwa meskipun nantinya Kabupaten Bangka Tengah dinyatakan bebas filariasis, langkah pencegahan dan penanggulangan akan tetap dilakukan.

Begitupun dengan 10 orang penderita filariasis saat ini yang kondisinya terantisipasi dan terus dalam pemantauan oleh tenaga kesehatan.

Lebih lanjut, adapun satu tahapan terakhir sebelum dinyatakan bebas filariasis tersebut adalah berupa tahapan survei dan pengecakan langsung ke lapangan oleh tim dari pemerintah pusat.

Sumber: