Hari ini, Pasokan Tambahan LPG 3 Kg di Babel, Mulai Didistribusikan

BABELPOS.ID.- Kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 Kg di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), langsung mendapat tanggapan anggota Komisi VII DPR RI Dapil Babel, Bambang Patijaya (BPJ).  

''Saya sudah berkomunikasi dengan pihak Pertamina. Dan syukur sudah ada solusinya,” ungkap BPJ yang juga Ketua DPD Partai Golkar Babel tersebut.

Solusi yang dimaksud menurut BPJ, pihak pertamina menambah pasokan gas LPG 3kg di Bangka dan Belitung. Total penambahan gas LPG 3 Kg di Bangka sebanyak 40.410 tabung. Sementara di Belitung sebanyak 30.240 tabung.

BACA JUGA:Bupati Beltim Ajak Pertamina Sidak Langsung Pangkalan LPG, Imbau Masyarakat Ikut Awasi Distribusi LPG

“Yah kita melihat bahwa saat ini masyarakat kita kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. baik di Bangka maupun di Belitung,'' ujarnya.

Untuk penambahan stok Pulau Bangka sebanyak 40.410 tabung, tersebar Untuk Kota Pangkalpinang 9.050 tabung, Kabupaten Bangka 9.520 tabung, Bangka Barat 7.280 tabung, Bangka Selatan sebanyak 7.280 tabung, dan Bangka Tengah mendapatkan tambahan 7.280 tabung.

Sedangkan penambahan stok Pulau Belitung sebanyak 30.240 tabung, terbagi untuk Kabupaten Belitung sebanyak 15.120 tabung, dan Belitung Timur 15.120 tabung.

BACA JUGA:Cek Penggunaan LPG 3 Kg, Pertamina dan Disperindag Sidak Restoran di Pangkalpinang

“Informasi yang kita dapatkan, penyalurannya akan mulai dilaksanakan Hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023,” ujar BPJ.

Selain menambah stok tabung LPG 3 kg, pihak Pertamina juga menurut BPJ akan mempercepat jam operasional SPBE dan memperpanjang jam operasional.

“Intinya ada penambahan stok, persebaran pangkalan, dan penambahan frekuensi kirim. Kita berharap dengan langkah-langkah ini, kelangkaan akan segera teratasi, dan tidak lagi terjadi di Bangka Belitung,” imbuhnya.

BACA JUGA:Laporan yang Banyak Diterima Disperindag Babel, Kasus LPG 3 Kg

BPJ juga meminta pihak Pertamina, untuk memperketat pengawasan dalam distribusi gas melon ini.

“Kita minta Pertamina dan juga aparat terkait untuk memberikan sanksi tegas ke pangkalan nakal. Bila perlu menggantikannya dengan pangkalan baru yang lebih amanah. Jangan bermain-main dengan hajat hidup orang banyak,” tegas BPJ.

Sumber: