Koalisi yang 'tak Nyaman?'

Meski kondisi demikian, Nasdem menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Jokowi masih berjalan hingga 2024. 

"Kecuali barangkali besok pagi setelah wawancara ini, Presiden menyatakan saya akan mengambil sikap terhadap partai koalisi pemerintah di mana barangkali NasDem sudah tidak kita perlukan, nah itu lain hal," kata Surya Paloh kepada wartawan.

***

SUASANA politis pemerintahan Jokowi - Maruf Amin 1,5 ke depan ini tampaknya tak hanya Nasdem saja yang akan membuat 'tidak nyaman'.  Tapi, bukan tidak mmungkin ke depa Gerindra dengan beberapa partai yang belum menentukan sikap --kecuali PPP yang sudah menyatakan mendukung Ganjar Pranowo--, bisa jadi membuat tidak nyaman juga.  

Gerindra dengan Ketum Prabowo Subianto --yang juga Menteri Pertahanan-- sudah dari awal digadang-gadang akan mencalonkan diri kembali menjadi Capres.  Tentu saja harus membangun koaalisi, dan itu yang tersisa adalah dari partai-partai yang ada dalam pemerintahan sekarang.  

Dan itu artinya, jika Prabowo maju sebagai Capres, maka akan ada satu atau 2 partai yang ikut gerbongnya --entah sebagai Cawapres atau ada komtmen lain--.  Dan itu otomatis selain akan menjadi lawan Anies Baswedan, juga menjadi lawan Ganjar Pranowo partainya Jokowi.  Dan, itu berarti menambah sumber 'ketidaknyamanan' juga.

Kecuali jika Jokowi dengan pertemuan yang digelar baru-baru ini berhasil menyatukan semuanya dalam satu gerbong sama-sama mendukung Ganjar Pranowo lalu wakilnya entah siapa --kalau Prabowo, apakah mau?  

Hal yang pasti saat ini, hitung-hitungannya, Jokowi dengan PDI Perjuangan fokusnya adalah menghadapi Anies Baswedan --yang memang sedari awal berseberangan--dan tentu sangat berharap tak ada lagi kandidat lain.

Sampai-sampai Adian Napitupulu, Kader PDIP ketika menjadi narasumber dalam acara rilis hasil survei Poltracking Indonesia bertajuk peta elektoral Pemilu 2024 pada Jumat (28/4/2023) lalu menyatakan, membutuhkan lawan yang kuat untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dia menilai Prabowo bukan lawan yang diperhitungkan mengingat sudah beberapa kali kalah.

Sementara, Jokowi sendiri menegaskan bahwa aksinya mengumpulkan koalisi partai pendukung pemerintah agar tak diartikan sebagai bentuk cawe-cawe atau ikut membantu mengerjakan. 

“Cawe-cawe? Hehe bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan pejabat politik. Jadi, saya bukan cawe-cawe. Urusan capres itu urusannya partai atau gabungan partai sudah bolak balik saya sampaikan. Kalau mereka mengundang saya dan saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa ada konstitusi yang dilanggar? Tidak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik,” pungkas Jokowi. 

Masih nyamankah?

Sumber: