Koalisi yang 'tak Nyaman?'

CATAT! Minggu, 20 Oktober 2019 MPR RI resmi melantik Joko Widodo - Ma'ruf Amin Sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024.  Berarti, Pemerintahan ini berakhir 20 Oktober 2024.  Masih 1,5 tahun lebih.

Oleh: Syahril Sahidir - CEO Babel Pos Grup

Kalaulah ditanyakan, masih efektifkah koalisi pemerintahan yang sekarang ini? Semua pasti menjawab, masih efektif. 

Tapi, kalau ditanyakan, masih 'nyamankah' koalisi pemerintahan itu dengan situasi politik sekarang ini?  Tentu ini tak perlu jawaban karena lebih mengarah ke suasana hati.  

Hanya mungkin yang ada, adalah pura-pura berteman, atau pura-pura berseberangan.  Atau, 'berteman' tapi 'berseberangan', atau 'berseberangan' tapi 'berteman'.  

Hal yang pasti, bukan suasana 'teman' tapi 'mesra' di sini.

***

ADALAH ketika Nasdem menyatakan mengusung dan mendukung Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selaku Calon Presiden, di sinilah susasana tak nyaman itu mulai terasa.  Meski Surya Paloh selaku Ketum Nasdem berulang kali menyatakan tetap mendukung Pemerintahan Jokowi hingga akhir, namun 'ketidaknyamanan' itu tentu sudah dirasakakan Jokowi yang nyata-nyata --meski diusahakan tidak begitu nyata-- tidak sreg dengan Anies Baswedan.  Kalaulah tidak boleh dikatakan berseberangan pandangan.

Lalu, masuknya Partai Demokrat dan PKS memperkokoh posisi Anies dan Nasdem, tentu tidak mengagetkan.  Karena kedua partai ini memang dari awal berada di luar pemerintahan sekarang.  Dan itu sejak lama.

Dapat ditebak, hembusan angin akan ada reshuffle kabinet terus bergema, seolah warning orang-orang Nasdem yang ada di kabinet lah yag akan menjadi sasaran pergantian itu.  Meski buktinya hingga saat ini semua itu belum terbukti.  Karena untuk melakukan itu semua, Jokowi juga harus berhitung hati-hati, jika Nasdem nyata-nyata dikeluarkan dari koalisi, bisa jadi akan jadi bumerang dengan sisa pemerintahan 1,5 tahun yang tentu masih cukup lama juga.

Suasana tidak nyaman itu bertambah tidak nyaman lagi, Ketika PDI Perjuangan mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden, disusul dengan undangan Jokowi ke Parpol-Parpol Koalisi pada 2 Mei 2023 lalu, minus Nasdem?

Di sini, seolah NasDem secara normatif sudah tidak dibutuhkan di dalam koalisi pemerintahan Jokowi.  Meski Surya Paloh mengaku menghormati langkah Jokowi tidak mengundang pihaknya.

"Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya,” kata Surya Paloh.

“Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara,” imbuhnya.

Sumber: