DPRD Provinsi Ditahan, DPRD Kabupaten/Kota 'Ngeri-Ngeri Sedap', Adis: Proses Semua!

Doktor hukum jebolan Universitas Jayabaya itu menyakini ini merupakan persoalan miss dalam fakta dan penafsiran hukum saja. Bukan suatu perbuatan dengan mens rea atau kesengajaan sehingga melakuan PMH dan menimbulkan kerugian negara.

“Kita garis bawahi yang berhak secara konstitusional menyatakan kerugian negara adalah BPK dan hakim. Adanya pernyataan-pernyataan nilai kerugian negara itu hanya perhitungan dari versi BPKP, silahkan saja menghitung.  Tapi kan mereka tidak berwenang menyatakan kerugian negara.  Namun sebagai warga negara yang baik dan taat hukum klien kami menghormati dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan,” ucapnya.

“Penahanan ini kan hanya sebagai proses yang diatur dalam KUHAP. Namun bukan berarti orang yang sudah dilakukan penahanan dinyatakan bersalah. Oleh karenya kita kedepankan lah azas praduga tidak bersalah, hormati proses hukum dan jangan memvonis seseorang bersalah, biarkan lembaga peradilan yang menguji proses hukum dan memiliki kewenangan menjatuhkan putusan,” ujarnya.

Direktur Pidana Pasca sarjana STIH Pertiba itu juga mendesak agar pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung mengedepankan persamaan dalam perlakuan hukum dalam perkara. Mengingat  perkara serupa –modus dan motif- juga  menimpa  pimpinan DPRD di beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Bangka Belitung.

“Pimpinan di daerah sana juga sudah disediakan mobil dinas namun mengembalikan fasilitas tersebut dan mengambil tunjangan transportasi. Pihak Kejaksaan juga harus mengedepankan perlakuan sama di mata hukum harusnya semua diperlakukan sama,” ungkap Adis.

“Termasuk klien kami (Amri Cahyadi.red) di tahun 2017 hanya 5 bulan menerima tunjangan transportasi, lalu digantikan dengan pengganti antar waktu karena klien kami ikut mencalonkan diri dalam pilkada Bupati Bangka. Nah yang PAW juga menerima uang tunjangan tranportasi. Jika tunjangan transportasi dianggap melanggar hukum kenapa tetap diberikan sampai saat ini, dan semua yang menikmati tunjangan bentuk uang dan tidak mengambil fasilitas kendaraan dinas maupun rumah dinas harus diuji juga dong dibawa keproses hukum sama seperti halnya klien kami,” tambahnya.  

Sementara itu, Penasehat  Hukum Hendra Apollo, Feriawansyah  menyebut bahwa kliennya dicecar 8 pertanyaan tambahan oleh penyidik  terutama soal  mobil dan pengembalian uang. 

“Tadi di dalam, klien kami sempat ditanyakan 8 pertanyaan tambahan terkait mobil dan pengembalian uang,” ujarnya.

“Sesuai dengan panggilan dari penyidik hari ini,  klien kita sudah hadir dan kooperatif, artinya tidak bisa dikatakan DPO (Daftar Pencarian Orang).  Kalau DPO itu kan tidak datang, jadi hari ini kami datang sesuai dengan KUHAP, sesuai dengan aturan hukum dan sesuai dengan surat undangan,” tandasnya.

Sumber: