Dedi Minta Pj Gubernur Fokuskan WPR, "Itu Langsung untuk Rakyat"

KABAR bahwa salah satu penyebab leletnya proses permohonan Rencana Kerja dan Anggaran dan Biaya (RKAB) para perusahaan timah 2023 karena diserang hacker, adalah persoalan kesekian yang terjadi yang berhubungan dengan pertimahan. Kontan ini memantik 'bisik-bisik' di kalangan pengusaha yang mempertanyakan 'salah siapa?'

Di sisi lain, persoalan lain yang sempat mencuat seperti berskala nasional dan global adalah bakal distopnya eksport oleh Presiden Jokowi, lalu untuk isu lokal rencana Penjabat Gubernur memperjuang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), pembentukan Satgas Pertimahan, dan terakhir adanya rencana investor yang siap menanamkan modalnya di daerah ini dengan nilai fantastis mencapai Rp 400 miliar.

Dari sekian rencana kebijakan Pj Gubernur Babel itu, belum ada yang terealisasi? Dan dari semua itu juga, hanya satu yang dinilai akan bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat penambang, yaitu WPR.  

Sementara rencana kebijakan yang lain, selain masih dalam bentuk wacana juga, namun dampaknya tentu akan lama dan tidak langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat, terutama penambang.

''Semua kebijakan itu tentu nantinya akan berhubungan langsung dengan rakyat.  Tapi yang benar-benar secara langsung adalah WPR.  Semestinya Penjabat Gubernur Bangka Belitung perjuangkan satu itu saja dulu, karena itu menyangkut hajat hidup langsung rakyat daerah ini,'' demikian dikemukakan mantan Wakil Ketua DPRD Babel, Dedi Yulianto yang juga bergerak di sektor industri pengolahan mineral ikutan dan mineral lainnya kepada Babel Pos, kemarin.

Secara tegas, Dedi yang memang dikenal vokal saat menjadi anggota DPRD Babel beberapa tahun lalu menyatakan, sederet kebijakan Penjabat Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin --yang akrab disapa RD-- terutama menyangkut pertimahan belum ada yang terealisasi.  

''Alangkah baiknya jika Penjabat Gubernur lebih fokus ke WPR dan IPR karena itu yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat penambang.  Bukan berarti yang lain diabaikan, tapi itu yang lebih difokuskan dulu,'' ujar Dedi tegas.

Lebih jauh Dedi menyatakan, ia perlu menegaskan ini, karena berbagai momentum hari besar tidak lama lagi akan datang.  Mulai dari Bulan Ramadhan, lalu disusul Idul Fitri.  

''Semua kita paham bagaimana kebutuhan rakyat saat itu,'' ujar salah satu Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Babel itu lagi.

Dikatakan Dedi, ia sangat menyambut positif saat soal WPR ini menjadi perhatian Penjabat Gubernur Babel sekarang ini. Karena itu adalah sangat ditunggu-tunggu rakyat Babel sejak lama.  

Namun ketika realisasinya hingga sekarang belum ada tanda-tanda, saya takutnya ini tak berbeda dengan wacana yang sudah-sudah, hilang tak berbekas,'' sindir Dedi.

Dari sini, mumpung Pj Gubernur juga adalah Dirjend Minerba yang tentu paham regulasi, diharapkan segera menerbitkan WPR, sehingga rakyat bisa melakukan penambangan secara legal.

''Bahkan pemilik IUP swasta juga dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk menambang di IUP mereka, jadi jelas asal usul timah dan siapa yg bertangjawab untuk reklamasi pasca tambang dan sebagainya,'' tukas Dedi.

Soal RKAB yang dikatakan diserang hacker, solusi justru harus ada di pihak Kementerian ESDM.  

Sumber: