Ratusan Pelamar PPPK Guru PGK Dinyatakan Lulus Administrasi

Pelamar prioritas II yakni, THK II yang tidak termasuk dalam THK II pada kategori pelamar prioritas I. Sedangkan pelamar prioritas III adalah guru non-ASN yang tidak termasuk ke dalam guru non-ASN kategori prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Serta memiliki keaktifan mengajar minimal tiga tahun atau setara enam semester pada data pokok pendidikan atau Dapodik.

Pemkot Pangkalpinang sendiri dalam seleksi ini memberikan 118 kuota untuk 80 formasi guru untuk taman kanak-kanak, SD dan SMP. Mulai dari guru agama Islam, guru bahasa Indonesia, guru bimbingan konseling, guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), guru kelas, guru matematika, guru pendidikan jasmani dan guru seni budaya serta guru prakarya.

“Jadi mereka ini adalah pelamar prioritas II dan III. Mereka yang dinyatakan lulus seleksi dinyatakan sebagai peserta seleksi kompetensi,” tuturnya.

BACA JUGA:Optimalisasi Zakat ASN Pemkot, Baznas Bimtek Unit Pengumpul Zakat

BACA JUGA:Semarakkan HUT Korpri, Pemkot Adakan Lomba dan Pemilihan ASN Teladan

BACA JUGA:Belasan ASN Siap Bersaing Wakili Pangkalpinang di Ajang MTQ Korpri Babel

Para pelamar nantinya akan mengikuti tahapan seleksi lanjutan berupa observasi. Proses ini dilakukan langsung oleh pengawas sekolah pembina, kepala sekolah atau pelaksana tugas kepala sekolah, guru senior yang diberi tugas sebagai penilai kinerja guru, BKPSDM dan Dinas Pendidikan.

Kemudian, mereka akan melakukan seleksi kompetensi dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon PPPK guru.

“Juknisnya sudah ada dari Kemendikbud dan Ristek, semuanya berjenjang yang akan mengakomodir. Jadi kalau ada pelamar yang memberikan keterangan tidak benar atau palsu pada saat pendaftaran maupun pemberkasan pemerintah kota berhak membatalkan serta memberhentikan status sebagai CASN,” tutupnya.(**)

Sumber: