Polemik Stop Ekspor Timah?

Aksi program “Stop Ekspor Timah” sebenarnya momentum untuk menata kembali dunia pertimahan secara modern, profesional dan transparan sesuai dengan tuntutan zaman now. Ini momentum untuk melakukan "reset" tentang tatanan dunia pertimahan yang telah lama dikebiri oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan kelompok usaha dan keluarganya. Kini menjadi momentum Babel untuk berbenah. Makanya kalau ada pihak-pihak yang menantang Presiden Jokowi untuk melakukan “Stop Ekspor Timah” adalah pihak yang tidak peduli dengan perubahan itu. Kapan lagi kalau bukan sekarang. Artinya, Babel dan timahnya, sekarang ini sedang mendapat perhatian serius sang Presiden RI.

Jika sudah mendapat perhatian seperti itu, maka Babel harus memperjuangkan hak-haknya agar juga menjadi perhatian Presiden Jokowi. Seperti minta kenaikan royalti timah dari 3% sekarang ini menjadi 10% seperti komoditi tambang lainnya. Atau minta jatah hibah saham Pemerintah cq PT Inalum (Persero) sebesar 14% dari 65% sekarang di PT Timah Tbk. Anggap sajalah hibah saham itu sebagai konsekuensi logis dari program “Stop Ekspor Timah”. Sehingga ketika terjadi pelaksanaannya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terlibat secara aktif, serta ikut mengatur pelaksanaannya. Tidak semata pasif seperti selama ini. Selama ini Provinsi ke 34 ini menjadi asing di daerah sendiri. Lebih parah lagi, Babel hanya jadi penonton nan membisu terhadap persoalan pertimahan yang telah menghancurkan lingkungan hidup selamanya. Babel tak berdaya. Mengapa? Bravo Babel. *** 

Sumber: