Refreshing Tim Pendamping Keluarga ala Bangka Belitung untuk Kejar Target Stunting 15 Persen di Tahun 2022

WAJAH ceria tampak terlihat dari para anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Provinsi Bangka Belitung. Hari itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Refreshing Pelatihan dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di 7 kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (18/11/2022).

Refreshing bertujuan untuk mengingat kembali serta memperdalam kemampuan dan evaluasi Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari tenaga kesehatan, Kader KB serta Kader PKK dalam meminimalisasi dan mencegah stunting bagi keluarga berisiko stunting melalui pemberian penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.

Para peserta yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB PPPK), PLKB Non-ASN, Kader TPK Desa dan Kelurahan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB terlihat antusias selama kegiatan berlangsung.

Selain mendapat materi pelatihan peserta juga aktif mengikuti permainan berhadiah. Harapannya TPK dapat meminimalisasi bahkan mencegah keluarga berisiko Stunting di wilayahnya masing-masing, serta tercapainya target percepatan penurunan Stunting sebagaimana yang ditargetkan hingga tahun 2024 mendatang.

Pada tahun 2022 ini Bangka Belitung ditargetkan 15,76, sedangkan target tahun 2023 dan 2024 adalah 13,05 dan 10,38. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fazar Supriadi Sentosa mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan evaluasi dari kegiatan TPK yang selama ini dilakukan.

“Kegiatan refresing ini adalah evaluasi dari beberapa kegiatan TPK yang sudah dilakukan, catin dan ibu hamil harus didatangi berulang-ulang begitu juga ibu sehabis melahirkan. Ada yang rajin tapi rata-rata masih kurang karena pengetahuan juga masih banyak yang kurang. Dengan Refreshing ini mereka menerima materi lagi dan bisa saling tukar informasi untuk menambah wawasan,” ujar Fajar.

Fajar juga berharap realisasi anggaran yang masih rendah dapat segera diserap agar output tercapai.

“Output masih belum tercapai karena realisasi anggaran masih rendah cuma dua persen artinya belum dikerjakan. Harusnya tetap bisa terserap karena hitungannya per kali datang jadi semestinya bisa dicairkan tapi karena dapatnya 10 ribu dan administrasi di Pemda ada yang sulit seperti foto dan daftar hadir, sebenarnya kalau dari BKKBN cukup dengan bukti visum saja,” lanjutnya.

Fasilitator TPK Tingkat Provinsi, Indra Trisnajaya, menyampaikan materi terkait review sasaran pendampingan. Review ini memuat hasil dari pendampingan yang sudah dilakukan oleh TPK selama bulan Februari sampai dengan Oktober 2022. Rata-rata capaian Kabupaten/Kota masih rendah karena belum melaksanakan pendampingan mengingat orientasi TPK juga baru mulai di bulan Juni 2022 padahal seharusnya di awal tahun, ini yang membuat serapannya rendah.

“Solusinya data catin yang belum didampingi dihapuskan saja datanya karena akan mempengaruhi capaian Kabupaten/Kota. Bidan yang tergabung di TPK rata-rata sudah melakukan pendampingan tapi ulasan di website Elsimil nya masih kosong sedangkan untuk ibu hamil dan pasca melahirkan kendala di pencairan karena uang yang didapat hanya 10 ribu tidak sebanding dengan administrasi yang dilakukan,” jelasnya.

Indra juga mencontohkan secara teori pendampingan bisa dilakukan pada ibu yang memiliki baduta dan balita tapi yang tertera di juknis hanya untuk ibu pasca melahirkan sehingga sasarannya sangat terbatas selain itu untuk kunjungan ke ibu hamil dianggarkan 8 kali pastinya akan lebih efektif bila pengerjaannya diawal tahun bukan seperti saat ini yang baru dimulai dibulan Juni. Untuk itu ia mengharapkan agar anggaran dapat disesuaikan dengan kegiatan sehingga bisa terserap maksimal.(BKKBN Yeny Anggraini)

Sumber: