Dodot: Timah Babel Sudah Produk Hilir, Timah Rakyat Makin Berat

Sementara itu, di sisi lain keinginan rakyat untuk menambang juga masih terbatas karena Penjabat Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin tetap menekankan agar tetap taat regulasi. 

Tak hanya rakyat, tapi juga kalangan pengusaha yang bergerak di sektor pertimahan.

Di sisi lain, regulasi itu sendiri masih menunggu ajuan dari para Bupati yang dapat dibentuk dalam wujud Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). 

Padahal, aturan WPR itu sendiri juga cukup banyak, sehingga ide Jokowi 7 tahun silam soal WPR ini hingga sekarang tak berjalan.

Ketika ditanyakan awak media kemarin, RD --demikian sapaan akrab Penjabat Gubernur Babel ini--, kembali menegaskan kepada pelaku usaha penambangan timah untuk mengikuti regulasi. 

Penegasan itu pun terkait adanya laporan adanya penambangan di perairan yang diduga masuk dalam alur pelayaran di kawasan Pasir Padi Pangkalpinang.

RD yang juga Dirjen Minerba Kementerian ESDM ini bahkan akan segera memeriksa kebenaran laporan tersebut. 

"Di kawasan Pasir Padi ya, ya nanti akan saya periksa," katanya tegas.

Namun, kata dia, semua pelaku usaha sederhana saja, yakni untuk mengikuti regulasi.

"Sederhana saja ikut regulasi saja, jangan sampai kita juga tidak memanfaatkan sumberdaya alam yang ada ini, malah membawa kerugian atau bahkan kecelakaan," ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu adanya korban meninggal dunia akibat tambang timah di Bangka Selatan. Maka dari itu, ia menegaskan, jangan sampai berkah ini menjadi bencana.

"Tugas pemerintah yang paling penting menjaga keselamatan rakyatnya. Itulah saya sering menegaskan dengan sangat keras semua ikuti regulasi, karena begitu terjadi kecelakaan yang membahayakan yang rugi masyarakat," dalihnya.(red/jua) 

Sumber: