Oleh: Bambang Ari Satria
Ketua Tim Organisasi dan Tata Laksana Kanwil Kemenag Babel
___________________________________________
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan submit serentak Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2025 bersama 7 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan 16 Madrasah Negeri, pada Senin (29/12/25) secara Virtual Zoom Meeting. Prosesinya dipimpin langsung Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah. Submit serentak ini menegaskan satu pesan kuat: reformasi birokrasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan ini penanda bahwa reformasi birokrasi terus bergerak. Submit serentak menjadi wujud nyata dari semangat kolektif bahwa Zona Integritas adalah milik bersama, bukan hanya tanggung jawab pimpinan atau tim kerja tertentu saja.
Pembangunan Zona Integritas yang digagas Kanwil Kemenag Babel bukan sekadar agenda administratif, namun ikhtiar kolektif untuk mengubah wajah pelayanan publik semakin berintegritas, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks itu, momentum submit serentak menjadi peristiwa penting, bukan hanya secara simbolik, tetapi juga substantif.
Zona Integritas bukan tujuan akhir. Ia adalah jalan menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berorientasi pada pelayanan publik berdampak. Dalam konteks Kementerian Agama, dampak tersebut tidak hanya diukur dari cepatnya layanan administratif, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan publik, kualitas layanan keagamaan, pendidikan keagamaan, dan harmoninya kehidupan beragama.
BACA JUGA:Strategi Inovasi Hilirisasi Produk Pertanian Babel: Penggerak Daya Saing dan Ekonomi Berkelanjutan
Pembangunan Zona Integritas bertumpu pada enam area perubahan. Area pertama adalah manajemen perubahan. Disini komitmen pimpinan dan seluruh pegawai diuji. Perubahan tidak cukup dicanangkan, tetapi harus dihidupi dalam budaya kerja sehari-hari. Submit serentak menjadi penanda bahwa perubahan mindset dan culture set bukan lagi slogan, melainkan gerakan bersama yang dipimpin dari depan.
Area kedua, penataan tata laksana, yang menuntut birokrasi Kemenag Babel untuk semakin adaptif terhadap teknologi dan kebutuhan. Digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta kepastian standar operasional menjadi kunci. Bagi masyarakat pengguna layanan, hasilnya harus terasa: layanan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, baik di kantor wilayah, kantor kemenag kabupaten/kota maupun di madrasah.
Area ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM aparatur. Zona Integritas menempatkan aparatur sebagai motor perubahan. Penguatan kompetensi, sistem penilaian kinerja yang objektif, serta pembinaan integritas menjadi prasyarat. Aparatur Kemenag dituntut tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan etika pelayanan.
Area keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas bukan sekadar laporan angka, melainkan kemampuan menjawab pertanyaan publik: sejauh mana anggaran, kebijakan, dan inovasi yang dijalankan berdampak pada kualitas layanan. Dalam konteks ini, submit serentak menjadi ruang refleksi bersama untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja lintas satuan kerja sesuai dengan ekspektasi yang ditargetkan.
Area kelima, penguatan pengawasan, menjadi benteng pencegah praktik-praktik menyimpang. Pengawasan internal yang efektif, pengelolaan pengaduan masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari Zona Integritas. Kemenag Babel, bersama Kemenag kabupaten/kota dan madrasah, dituntut membangun ekosistem kerja yang transparan.
BACA JUGA:Ekonomi Babel di Persimpngan Jalan: Strategi Bertahan atau Bertransformasi?