Kebangkitan Nasional di Tengah Krisis Kepercayaan

Oleh : Romlah Rachmayanti

Prahum Muda Kanwil Kemenag Bangka Belitung

-----------------------------------------

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Namun di tengah berbagai seremoni dan slogan optimisme, ada satu pertanyaan penting yang patut direnungkan bersama: masihkah masyarakat benar-benar percaya pada arah perjalanan bangsanya sendiri?

Hari ini, Indonesia tidak sedang kekurangan sumber daya, tidak kekurangan generasi muda cerdas, dan tidak kekurangan program pembangunan. Yang perlahan mulai menipis justru sesuatu yang jauh lebih mendasar: kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi, terhadap pelayanan publik, terhadap ruang demokrasi, bahkan terhadap sesama warga bangsa.

Krisis kepercayaan tumbuh bukan dalam satu malam. Ia lahir dari akumulasi kekecewaan yang terus berulang. Publik terlalu sering menyaksikan janji yang tidak sejalan dengan kenyataan, pelayanan yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat, serta ruang publik yang dipenuhi kegaduhan tanpa solusi. Di era digital, situasi ini semakin rumit. Informasi bergerak cepat, tetapi tidak selalu menghadirkan kejernihan. Masyarakat akhirnya hidup di tengah banjir opini, namun miskin keteladanan.

Akibatnya, rasa percaya perlahan berubah menjadi rasa curiga. Kritik berkembang menjadi sinisme. Perbedaan pendapat mudah berubah menjadi permusuhan. Bahkan media sosial yang seharusnya menjadi ruang membangun gagasan justru sering dipenuhi kemarahan dan saling menjatuhkan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, yang terancam bukan hanya stabilitas sosial, tetapi juga rasa memiliki terhadap bangsa ini sendiri.

BACA JUGA:Menjaga Indonesia dari Bayang-Bayang Pusat ’Scam Center’ Dunia

BACA JUGA:Panggung Popularitas

Di sinilah makna Kebangkitan Nasional menjadi sangat relevan. Kebangkitan hari ini bukan lagi tentang melawan penjajahan fisik, melainkan tentang membangkitkan kembali optimisme dan kepercayaan publik yang mulai rapuh. Sebab bangsa yang kehilangan kepercayaan akan sulit melangkah jauh, seberapa besar pun potensinya.

Momentum kebangkitan seharusnya dimulai dari hal paling mendasar: menghadirkan keteladanan. Masyarakat tidak lagi membutuhkan terlalu banyak slogan besar. Publik ingin melihat kerja nyata, pelayanan yang manusiawi, pemimpin yang hadir, dan birokrasi yang mampu mendengar. Dalam konteks ini, aparatur negara memegang peran penting sebagai wajah pertama negara di mata masyarakat.

Sayangnya, birokrasi masih sering dipersepsikan lambat, kaku, dan berjarak dengan rakyat. Padahal kepercayaan publik justru dibangun dari pengalaman-pengalaman kecil yang dirasakan langsung masyarakat. Cara petugas melayani, kecepatan menyelesaikan administrasi, sikap ramah dalam komunikasi, hingga kesediaan mendengar keluhan masyarakat merupakan fondasi sederhana yang menentukan citra negara di mata publik.

Karena itu, kebangkitan birokrasi tidak cukup hanya berbicara soal digitalisasi atau reformasi administratif. Yang lebih penting adalah perubahan budaya kerja dan pola pikir. Aparatur negara harus kembali menyadari bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan tanggung jawab moral untuk melayani. Ketika pelayanan dilakukan dengan integritas dan empati, kepercayaan masyarakat akan tumbuh secara alami.

Di tengah krisis kepercayaan ini, Indonesia sesungguhnya masih memiliki harapan besar. Bangsa ini selalu mampu bangkit dalam situasi sulit karena memiliki modal sosial yang kuat: gotong royong, solidaritas, dan semangat untuk bertahan bersama. Namun modal tersebut hanya akan hidup jika seluruh elemen bangsa berhenti sibuk mempertahankan ego dan mulai fokus membangun kepercayaan bersama.

Sumber: