Panggung Popularitas

Oleh: Eddy Supriadi

Mahasiswa Program Doktor Pendidikan UAD Yogyakarta

-----------------------------------------

Transformasi digital telah mengubah wajah birokrasi dan komunikasi pemerintahan. Pejabat publik kini tidak lagi hanya hadir melalui pidato resmi, dokumen negara, atau konferensi pers, tetapi juga melalui media sosial, video pendek, podcast, konten hiburan, hingga ruang interaksi virtual yang serba cepat dan terbuka. 

Digitalisasi pada satu sisi membuka peluang transparansi, kedekatan dengan masyarakat, serta percepatan informasi publik. Namun pada sisi lain, era ini juga melahirkan problem etika baru dalam kepemimpinan publik.

Fenomena yang muncul hari ini menunjukkan bahwa banyak pejabat lebih aktif membangun citra personal dibanding membangun kualitas tata kelola pemerintahan. Ruang digital akhirnya dipenuhi konten konten simbolik humor berlebihan, joget politik, pencitraan emosional, dramatisasi bantuan sosial, hingga narasi populis yang kadang tidak memiliki hubungan substantif dengan persoalan rakyat. Ukuran keberhasilan seolah bergeser dari kualitas kebijakan menjadi jumlah pengikut, likes, komentar, dan viralitas.

Padahal dalam perspektif administrasi publik modern, keberhasilan pejabat tidak pernah diukur dari popularitas digital, melainkan dari efektivitas kebijakan, kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, efisiensi anggaran, dan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Dari Changi ke TJQ: Menyambut Turis dengan QRIS di Pantai Eksotis

BACA JUGA:PPPK, UU HKPD, dan Kepanikan yang Terlambat

Digitalisasi dan Krisis Etika Kepemimpinan

Dalam kajian etika publik, pejabat negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah institusi pemerintahan. Jabatan bukan sekadar ruang eksistensi pribadi, tetapi amanah konstitusional yang melekat dengan kewajiban pelayanan publik. Ketika ruang digital digunakan secara berlebihan untuk branding diri, maka muncul degradasi orientasi kepemimpinan dari pelayanan menuju pencitraan.

Fenomena ini dalam perspektif filsafat politik dapat dipahami sebagai pergeseran dari substance politics menuju symbolic politics. Politik substansi berbicara tentang gagasan, kebijakan, dan solusi konkret. Sedangkan politik simbolik menekankan tampilan visual, permainan persepsi, dan produksi citra

Pemikir Prancis Jean Baudrillard menyebut kondisi ini sebagai simulacra, yaitu keadaan ketika citra lebih dominan daripada realitas. Pemerintahan akhirnya sibuk membangun persepsi keberhasilan dibanding menyelesaikan akar persoalan. Media sosial menghadirkan “realitas buatan” yang tampak sempurna di layar, sementara kondisi nyata masyarakat sering kali berbeda.

Di sinilah publik mulai mengalami disorientasi informasi. Apa yang tampil di media sosial pejabat tidak selalu sejalan dengan kenyataan lapangan. Konten terlihat progresif, tetapi pelayanan publik stagnan. Narasi terlihat optimistis, tetapi masyarakat masih menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan ketimpangan sosial.

Sumber: