Pemkot Pangkalpinang Siap Benahi Tata Kelola MBG

BABELPOS.ID - Pemerintah Kota Pangkalpinang menyatakan kesiapan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menyusul sejumlah persoalan yang muncul di tahap awal pelaksanaan.

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, di Pangkalpinang, Rabu, mengatakan bahwa kendala yang terjadi pada awal pelaksanaan SPPG merupakan hal yang wajar dan akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

“Kedatangan tim pemantau dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menjadi momentum bagi kami untuk melakukan pembenahan sistem dan evaluasi menyeluruh,” katanya saat membuka rapat pemantauan SPPG di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

BACA JUGA:Pemkot Pangkalpinang Dorong Optimalisasi Dana Kelurahan Untuk Pencegahan AIDS, TBC, Dan Malaria

Ia menjelaskan, tim pemantau dari Kemensetneg meninjau pelaksanaan program MBG di sejumlah lokasi, termasuk SPPG City Hall dan SMP Negeri 6 Pangkalpinang sebagai salah satu penerima manfaat. Pemantauan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang dilakukan di 35 provinsi di Indonesia.

“Mereka datang untuk mencari masukan dari pemerintah daerah dan pelaksana SPPG dalam rangka penyempurnaan tata kelola program MBG,” ujarnya.

BACA JUGA:Belitung Masuk Prioritas Pengembangan Pariwisata, 3 Rute Penerbangan Internasional Disiapkan

Dalam kesempatan itu, perwakilan Kemensetneg menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan Pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap pelaksanaan program tersebut.

Tim juga menjelaskan tiga tujuan utama pemantauan, yakni menilai kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan MBG, mengidentifikasi permasalahan dan masukan dari Pemda, serta menyusun rekomendasi kepada Presiden terkait tata kelola dan pengawasan program.

BACA JUGA:Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas: Kisah Perjuangan, Kritikan Pedas, Hingga Eliminasi Mewarnai Dua Episode Perdana

Pemerintah pusat mendorong langkah-langkah perbaikan cepat terhadap SPPG, antara lain penutupan sementara SPPG yang bermasalah untuk investigasi, sterilisasi alat makan, peningkatan kualitas sanitasi dan air, kepemilikan sertifikat keamanan pangan yang higienis, pemantauan rutin oleh puskesmas dan UKS, serta peningkatan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah.

Mie Go menegaskan, Pemerintah Kota Pangkalpinang akan memberikan masukan terkait perizinan, sertifikasi, serta aspek higienitas dan sanitasi untuk memastikan program berjalan sesuai standar nasional.

BACA JUGA:Pemkot Pangkalpinang Dorong Optimalisasi Dana Kelurahan Untuk Pencegahan AIDS, TBC, Dan Malaria

“Kami akan membawa surat resmi kepada pihak SPPG mengenai hal-hal yang perlu dipenuhi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjamin gizi dan kesehatan dari pangan yang diberikan,” katanya.

Sumber: