Terkait Keluhan Masyarakat Fajar Indah Atas Infrastruktur di Persawahan, Risvandika Respon Begini

Kepala DPPP Basel , Risvandika.--
BABELPOS.ID, TOBOALI - Setelah sebelumnya masyarakat desa Fajar Indah, Kecamatan Batu Betumpang, Bangka Selatan (Basel) mengeluhkan terkait infrastruktur pada Reses ke 1 Dapil IV anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) fraksi PKB, begini respon Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan (DPPP) Basel.
BACA JUGA:Cara Pemkab Bateng Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Diketahui para petani mengeluhkan terkait infrastruktur yang belum memadai, yang terkadang sering kebanjiran sawah masyarakat sehingga tidak bisa ditanami serta kadang mengalami kekeringan, sehingga pengolahan lahan pertanian belum bisa di lakukan secara maksimal.
BACA JUGA:Cara Pemkab Bateng Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Saat dikonfirmasi Kepala DPPP Basel Risvandika, bahwa pihaknya sudah memberikan penjelasan terkait permasalahan tersebut ke anggota dewan Kurniawan, kalau terkait infrastruktur itu wewenangnya di pusat karena anggarannya besar.
BACA JUGA:Kakanwil Ditjenpas Babel Panen Kacang Tanah dan Pakcoy di Lapas Pangkalpinang
"Infrastruktur tersebut merupakan wewenang pusat, karena anggarannya besar dan sudah saya sampaikan ke bapak Kurniawan," ucapnya, Jum'at (28/02).
Dikatakannya, anggaran besar ini untuk normalisasi serta perbaikan pintu air serta pembangunan pintu klep, anggaran ini sangat besar.
Tetapi pihaknya tetap memperjuangkannya di pusat.
BACA JUGA:Esti Ratna Dewi Raih Toyota Rush Pesirah Bank Sumsel Babel Sungailiat & Belinyu
Sedangkan wewenang Dinas saat ini dari sisi pembinaan petani, pengolahan lahan serta panen padi tersebut.
Intinya pihaknya tetap memantau serta mendengarkan apa yang menjadi keluhan para petani, cuman untuk infrastruktur tetap wewenang pusat.
BACA JUGA:Gadai Laptop Kantor Demi Judol, Honorer DPK Pangkalpinang Diringkus Polisi
"Untuk infrastruktur tetap pusat punya wewenang, sedangkan hal hal lainnya mulai dari pembinaan petani, pengolahan lahan dan panen ada di Dinas," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: