Kanwil Kemenkum Babel Raih Penghargaan Kinerja Anggaran dari Badan Strategi Kebijakan Hukum

PANGKALPINANG – Kadiv Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) , Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel)  Dr. Rahmat Feri Pontoh, Kamis (27/2)  mengatakan bahwa Kanwil Kemenkum Babel kembali meraih penghargaan sebagai 6 Kanwil Kemenkum dengan Capaian Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2024 dari Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum secara hybrid. Penghargaan ini diberikan atas pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sempurna, dengan nilai 100.

Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada Kanwil yang memiliki kinerja terbaik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, realisasi anggaran, serta pelaporan yang efektif. Ia berharap agar penghargaan ini menjadi motivasi bagi Kanwil untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam memperkuat tata kelola kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum .

Selain Kanwil Kemenkum Babel, penghargaan ini juga diberikan kepada Kanwil Kemenkum Riau, Lampung, NTB, DIY, dan Maluku Utara.  

Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto, mengapresiasi jajarannya atas penghargaan dalam  Capaian Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2024. Capaian ini menjadi penyemangat jajarannya untuk terus lakukan  tata kelola anggaran yang transparan, efektif, dan akuntabel. 

Rakornis BSK kali ini  mengusung tema "Perkuat Reformasi Hukum Melalui Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum di Wilayah" acara  ini berlangsung secara hybrid di Aula BSK Hukum, Selasa (25/02/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh para kapus di BSK Hukum , Para Kakanwil Kemenkum dan Kadiv Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H).

Sekretaris BSK, Dwi Harnanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa berdasarkan Permenkum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkum, BSK Hukum bertugas merumuskan dan memberikan rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum. Hal ini juga diperkuat dalam Permenkum Nomor 2 Tahun 2024 yang memperpanjang tugas dan fungsi BSK melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil.

Dalam Rakornis ini, turut disosialisasikan lima pedoman utama kebijakan BSK di wilayah tahun 2025, yaitu:

1. Indeks Reformasi Hukum (IRH) – oleh Kapus Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Junarlis, serta Ketua Tim Penyusun Pedoman, Sujatmiko.

2. Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP-SPAK) – oleh Kapus Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum, Hadiyanto, serta Ketua Tim Penyusun Pedoman, Tri Lestari.

3. Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Aplikasi SIPKUMHAM– oleh Kapus Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum, Yani Firdaus, serta Tim Penyusun Pedoman SIPKUMHAM Adi Ashari

4. Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) – oleh Kapus Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum, Yani Firdaus, serta Tim Penyusun Pedoman  AIEK, Farah Anisa.

5. Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) – oleh Kapus Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum, Rachmayanti, serta Ketua Tim Penyusun Pedoman, Yuditia Nurimaniar.

Rakornis ini juga dihadiri secara virtual oleh jajaran pejabat Kanwil Kemenkum Babel yaitu Kepala Kanwil Kemenkum Babel (Harun Sulianto), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh), JFT Perancang Peraturan PUU Ahli Madya (Ismail) selaku Koordinator Tim Pokja BSK, JFT Analis Hukum Ahli Muda (Poppy Rinafany), JFT Penyuluh Hukum Ahli Pertama (Fajar Husein), dan JFT Analis Hukum Ahli Pertama (Defta, Fitriyah).

Sumber: