H Marwan Cecar Soal Kerugian Negara, 3 Bos Perusahaan Sawit Terpojok

Sementara Bos PT FAL, Jhony bersikukuh PNBP sudah dibayar. Namun sayang dia tidak bisa menunjukan buktinya. Dia juga bersikukuh kalau lahan yang dikelolanya bukan kawasan hutan melainkan areal penggunaan lain. 

Sehingga baginya tidak salah pihaknya mengelola perkebunan di sana. "Di sana juga banyak lahan masyarakat. Kita juga mengganti tanam tumbuh milik masyarakat," ujarnya.

Sementara bos PT BAM, Desak tidak bisa mengelak terkait adanya jual beli lahan masyarakat. Desak sedikit terdesak soal lahan-lahan masyarakat yang mereka beli ternyata tidak memiliki keabsahan surat. 

Desak juga mengakui awalnya tidak tahu terkait adanya tumpang tindih itu. Dia mengaku tahunya setelah mencuatnya perkara. "Saya sempat protes ke Pemkab Bangka kok NKI belum dicabut sudah dikasih izin. Pemkabnya bilang  gak ada izin PT NKI di  situ," ucapnya.

Perkara Tipikor pemanfaatan  hutan 1500 hektar pada satuan pemanfaatan hutan di Desa Labu Air Pandan dan Kotawaringin Kabupaten Bangka 2017 sd 2023  baru menjerat tersangka sebatas pihak PT NKI dan pejabat Dishut saja. Yakni,  H Marwan (mantan Kadis LHK Bangka Belitung),  Ari Setioko (Dirut PT NKI) dan 3 PNS yakni Dicky Markam, Bambang Wijaya dan Ricki Nawawi. 

Perkara yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 18.197.012.580 dan US$ 420,950.25, dugaan kuat menyeret banyak pihak. JPU mengungkap -dalam dakwaan- kalau mantan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan -pasca MoU- sempat meminta separuh lahan 1500 Hektar milik PT NKI. Namun terdakwa Ari Setioko tidak menyetujuinya.

BACA JUGA:Ahli Pidana Sebut Hutan Lindung Bubus Belinyu Rusak dan Hancur Itu Kategori Tipikor

BACA JUGA:Tipikor Hutan Lindung Bubus Belinyu, Ahli Tunjukkan Peta Citra Satelit Hutan Lindung yang Babak Bingkas

Sumber: